PERAN KEBIJAKAN ANGGARAN TERHADAP PENCAPAIAN KINERJA DINAS KESEHATAN PROVINSI BENGKULU

Program peningkatan kualitas kesehatan masyarakat ini membutuhkan
dana yang tidak sedikit sehingga pemerintah menyediakan anggaran belanja
melalui APBN dan APBD. Besarnya anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah
sudah seharusnya diikuti oleh kinerja yang baik. Efektifitas penganggaran
perusahaan menjadi perhatian khusus bagi manajer karena penggunaan anggaran
yang efektif menjadi nilai tambah yang signifikan bagi nilai-nilai perusahaan.
Alokasi anggaran yang tepat dan kualitas kinerja Dinas Kesehatan dapat
berpengaruh positif terhadap peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.
Peningkatan anggaran belanja dibidang kesehatan diharapkan dapat meningkatkan
kualitas kesehatan masyarakat. Faktor-faktor yang menyebabkan ketidakcocokan
antara peningkatan anggaran belanja bidang kesehatan terhadap kualitas kesehatan
penduduk perlu dikaji. Kajian ini digunakan untuk mengidentifikasi efektifitas
kebijakan penganggaran pada Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu terhadap
kinerja institusi Dinas Kesehatan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi prosedur penetapan
kebijakan anggaran dinas kesehatan kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu, selain
itu secara khusus penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi proses
penentuan kebijakan anggaran, dampak penyusunan kebijakan anggaran terhadap
kinerja, efektifitas pengelolaan anggaran dan rekomendasi dalam penyusunan
kebijakan anggaran kesehatan.
Penelitian ini menggunakan metode deskriftif kualitatif jenis eksploratif.
Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan Focus Group Discussion (FGD)
kepada informan yang telah ditetapkan dengan menggunakan tema diskusi
kelompok yang berisikan pertanyaan terbuka dan terstruktur sehingga dapat
memperoleh gambaran kebijakan anggaran kesehatan disetiap kabupaten/kota di
Provinsi Bengkulu. Hasil diskusi kelompok disimpan dalam bentuk rekaman suara
dan dokumen survei untuk mempermudah dalam melakukan analisis data serta
photo kegiatan.
Informan dalam penelitian ini adalah kepala dinas kesehatan, sekretaris
dinas kesehatan dan kepala bidang di lingkungan dinas kesehatan yaitu dinas
kesehatan Kabupaten Bengkulu Utara, Kota Bengkulu, Kabupaten Rejang
Lebong, dan Kabupaten Bengkulu Selatan yang berjumlah 5 (lima) orang tiap
kabupaten, sehingga jumlah total informan dalam penelitian ini sejumlah 20 orang
informan.
Dari analisa hasil diskusi kelompok yang telah dilakukan dinas kesehatan
kebupaten/kota, dapat disampaikan bahwa proses penentuan kebijakan anggaran
di dinas kesehatan kabuaten/kota yaitu berdasarkan visi misi kepala daerah, hasil
evaluasi program dan kegiatan tahun sebelumnya serta data, fakta permasalahan
kesehatan yang ditemukan di lapangan. Dalam proses penyusunan kebijakan
anggaran, dinas kesehatan kabupaten/kota melibatkan pihak lain yang punya
kepentingan permasalahan di bidang kesehatan. Untuk mengimplementasikan
kebijakan yang ada, dinas kesehatan kabupaten/kota mengusulkan dana kepada
pemerintah pusat melalui mekanisme yang sudah ada di atur oleh kemterian
keuangan yang mengacu pada rencana strategi kementerian kesehatan, termasuk
program, kegiatan dan target kinerja yang mau dicapai. Sedangkan untuk
anggaran dinas kesehatan Provinsi Bengkulu belum pernah usulkan. Yang
menjadi hambatan dalam proses penyusunan kebijakan anggaran adalah sumber
daya manusia yang ada kurang memiliki kompetensi terutama tim penyusunan
program kegiatan pada tingkat puskesmas. Setelah kebijakan tersebut
diimplementasikan ternyata menimbulkan dampak berbeda-beda disetiap
kabupaten/kota, hal tersebut dipengaruhi oleh kualitas dan Kuantitas SDM
temasuk perilaku masyarakat setempat. Dalam penyusunan kebijakan anggaran
kabupaten /kota beranjak dari penyusunan rencana kerja yang melibatkan pihak
internal di lingkungan dinas kesehatan maupun pihak external seperti kepala
desa/lurah dan toko masyarakat. Walaupun program dan kegiatan telah disusun
sudah berdasarkan data/informasi masalah kesehatan, melakukan pendekatan
dengan pihak terkait dengan pengambil kebijakan dan telah melakukan
musyawarah dari tingkat desa, kecamatan namun tidak semua kegiatan mendapat
anggaran yang maksiman, karena tergantung dengan kemampuan keuangan
daerah.
Selama 4 tahun terakhir ini anggaran dinas kesehatan kabupaten/kota
sudah melebihi 10% dari APBD dan penyerapannya rata-rata lebih dari 90%,
tetapi belum diikuti dengan pergeseran indikator derajat kesehatan yang lebih
baik. Hal ini mengandung implikasi bahwa proses penentuan kebijakan anggaran
dan efektivitas pengelolaan anggaran kesehatan berperan penting dalam
pencapaian indikator kinerja dinas kesehatan kabupaten/kota di Provinsi
Bengkulu. Oleh karena itu perlu penelitian lebih mendalam lagi selain peran
kebijakan anggaran misalnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia,
Infrastruktur, sarana prasarana dan alat kesehatan serta manajemen pelayanan
kesehatan terhadap pencapaian kinerja pembagunan kesehatan.