LEGALITAS PERKAWINAN JANDA YANG BERCERAI DI LUAR PENGADILAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG�UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 (STUDI DI KECAMATAN KELAM TENGAH KABUPATEN KAUR)

Sejak berlaku Undang-undang Nomor 1 Tahun 1975 maka perkawinan dan
perceraian harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
yang berlaku. Jenis penelitian hukum ini adalah deskriptif. Penelitian ini
menggunakan pendekatan hukum empiris. Populasi penelitian ini adalah masyarakat
Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur yang cerai dan sudah nikah lagi,
kemudian diambil sample. Ditinjau dari cara memperoleh data, data penelitian ini
digolongkan dalam data primer dan data sekunder.Tekhnik pengumpulan data yaitu
menggunakan studi dokumen dan wawancara, teknik pengolahan data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah editing dan coding data, metode analisis data
yang digunakan yaitu metode analisis kualitatif. Permasalahan yang dibahas dalam
penelitian ini adalah bagaimana pengaruh akta cerai terhadap perkawinan berikutnya
dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 di
Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur, serta bagaimana keabsahan perkawinan
janda yang tidak memiliki akta cerai dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang�undang Nomor 1 Tahun 1974 di Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur.
Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh akta cerai terhadap
perkawinan berikutnya dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974 di Kecamatan Kelam Tengah Kabupaten Kaur, serta untuk mengetahui
keabsahan perkawinan janda yang tidak memiliki akta cerai dalam Perspektif
Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 di Kecamatan Kelam
Tengah Kabupaten Kaur. Menurut hukum Islam akta cerai tidak memberikan akibat
hukum terhadap perkawinan berikutnya, dan menurut ketentuan Undang-undang
Nomor 1 Tahun 1974 akta cerai merupakn syarat untuk melakukan perkawinan
berikutnya. Perkawinan yang dilaksanakan berdarkan fiqih Islam merupakan
perkawinan yang sah, dan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
perkawinan tersebut tidak sah. Karena sahnya perkawinan harus dilaksanakan
berdasarkan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, serta harus dicatat
sebagaimana yang di atur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974.
Kata Kunci : Perkawinan Janda atau Duda, Bercerai Di Luar Pengadilan, Hukum
Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.