PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENERIMA KEWENANGAN DELEGASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DANA BANTUAN SOSIAL KOTA BENGKULU TAHUN 2013

Tindak pidana Korupsi seringkali terjadi di kalangan pejabat pemerintahan. Salah satu
kasus tindak pidana korupsi yang di ranah pemerintahan ialah penyelewengan dana bantuan sosial
yang terjadi di Kota Bengkulu yaitu kasus dana bansos Pemda Kota Bengkulu tahun 2013.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana penerima kewenangan
delegasi dalam tindak pidana korupsi dana bantuan sosial kota Bengkulu Tahun 2013 dan untuk
mengetahui sanksi yang diterima tersebut telah memenuhi unsur kesalahan. Penelitian ini
dilakukan di pengadilan Negeri Bengkulu. Penelitian ini adalah penelitian empiris yang bersifat
deskriftif, dalam penelitian ini pendekatan yang akan digunakan adalah pendekatan kualitatif
selanjutnya dengan menentukan populasi dan sampel dengan menggunakan teknik pengumpulan
data studi dokumen dan wawancara kemudian penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk
penjelasan dan uraian kalimat pernyataan-pernyataan yang mudah dibaca dan dimengerti untuk
disimpulkan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pertanggungjawaban pidana dari terpidana
penerima kewenangan delegasi dalam tindak pidana korupsi dana bantuan sosial Kota Bengkulu
yaitu Satria Budi yang merupakan penerima kewenangan delegasi dari walikota Bengkulu mampu
mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak terdapat hal-hal yang mampu menghapus
pertanggungjawaban pidana dan pertanggungjawaban nya termasuk pertanggungjawaban kolektif
dan pertanggungjawaban mens rea serta berdasarkan hasil penelitian ini bahwa Satria Budi telah
memenuhi unsur kesalahan dalam hal ini telah memenuhi unsur kesengajaan.
Kata kunci : pertanggungjawaban pidana, kewenangan delegasi, unsur kesalahan