PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN MINERAL BUKAN LOGAM DI KABUPATEN KAUR

Pertambangan dilakukan berdasarkan prosedur dan persyaratan yang
telah diaturperaturan perundang-undangan yang mengatur tentang
pertambangan.Ketentuan tindak pidana pertambangan tersebut selanjutnya
diatur dalam Pasal 158 s/d Pasal 164 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009
tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Kasus pertambangan mineral
bukan logam tanpa izin di Kabupaten Kaur, tentunya menimbulkan dampak
yaitu dengan timbulnya tanah longsor, amblas, banjir, tanah tidak subur lagi,
sungai menjadi kering sehingga akan menimbulkan kerugian rakyat, bangsa,
dan negara. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap tindak pidana
pertambangan mineral bukan logam tanpa izin di Kabupaten Kaur tanpa izin
ini wajib dilakukan demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebab,
apabila dibiarkan terus-menerus, tidak menutup kemungkinan dapat
mengganggu warga setempat akibat dampak lingkungan yang diakibatkan oleh
pertambangan tanpa izin tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk: (1).
Menggambarkan penegakan hukum tindak pidana pertambangan mineral
bukan logam di Kabupaten Kaur. (2). Menggambarkan hambatan penegakan
hukum tindak pidana pertambangan mineral bukan logam di Kabupaten Kaur.
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dan sifat
penelitian hukum ini adalah deskriptif. Hasil penelitian penulis yaitu: (1).
Penegakan hukum tindak pidana pertambangan mineral bukan logam di
Kabupaten Kaur belum terlaksana secara maksimal, karena terbukti selama ini
hanya 1 kasus tindak pidana pertambangan mineral bukan logam yang diproses
oleh Pengadilan Negeri, padahal pertambangan illegal masih banyak terjadi di
di Kabupaten Kaur. (2). Hambatan penegakan hukum tindak pidana
pertambangan mineral bukan logam di Kabupaten Kaur meliputi kurangnya
kesadaran hokum masyarakat setempat, minimnya lapangan pekerjaan dan
factor ekonomis di Kabupaten Kaur, dan kurang memadainya sarana dan
prasarana penyidik untuk masuk kedaerah pertambangan illegal tersebut, serta
aparat Penegak Hukum Belum Bersifat Diskriminatif Menindak Pengusaha
Pertambangan Ilegal.
Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana Pertambangan Mineral
BukanLogam.