Kebijakan Non Custodial Measures Berupa Sanksi Tindakan Pemulihan Langsung Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Fisik Ditinjau Dari Restorative Justise Theory.

Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana luar biasa yang perlu
penanganan khusus untuk pemberantasannya. Untuk mengatasi di Indonesia
dibuat regulasi secara khusus (lex specialis) pada Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK). Pada penelitian ini
mengangkat permasalahan mengenai bentuk kebijakan Non Custodial Measures
sanksi tindakan pemulihan langsung Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak
Pidana Korupsi Pembangunan Fisik ditinjau dari Restorative Justise Theory dan
dasar kebijakan dimasa yang akan datang. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui bentuk-bentuk kebijakan sanksi tindak tersebut dan dasar pelaksanaan
kebijakan pada masa yang akan datang. Metode penelitian yang digunakan dalam
tesis ini adalah jenis penelitian normative atau kepustakaan. Bahan hukum pada
penelitian ini mencakup pada asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi
vertical dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum, sedangkan
bahan hukum sekunder berkaitan dengan bahan hukum primer yakni kesepakatan
internasional, RancanganUndang-Undang, karya ilmiah pascasarjana hukum dan
hasil-hasil penelitian. Bahan hukum dan bahan hukum sekunder dianalis
menggunakan teknik deskripsi, argumentasi, sistematisasi, evaluasi, dan
interpretasi. Hasil penelitian menjelaskan bahwa bentuk kebijakan sanksi tindak
pemulihan langsung yakni melalui Litigasi yakni Pembayaran Uang Pengganti
Langsung dan Pengembalian Aset Langsung, sedangkan Non Litigasi yakni
negosiasi para pihak yang berkepentingan danSanksi Administratif Pembayaran
Ganti Kerugian. Serta bentuk sanksi tindakan yang direkomendasikan yakni
perbaikan akibat tindak pidana, mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak pada
korban/ institusi yang dirugikan, pembayaran ganti kerugian, perampasan
keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, penutupan seluruh atau sebagian
tempat usaha dan/atau kegiatan, perbaikan akibat tindak pidana dan penempatan
perusahaan di bawah pengampuan. Kemudian dasar kebijakan pada masa yang
akan datang didasarkan landasan Filosofis, Yuridis dan Sosiologis untuk
membuat/ merevisi regulasi yang secara eksplisit menjadi payung hukum dalam
implementasinya.
Kata kunci: Sanksi, Kerugian, Pembangunan Fisik.