ANALISIS YURIDIS IMPLEMENTASI PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR DI KABUPATEN MUKOMUKO (Studi Analisis Terkait Dengan Hambatan Dalam Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai
implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010
tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar dan hambatan
implementasinya. Jenis penelitian termasuk kategori penelitian hukum empiris.
Kajian ini beranggapan adanya kesenjangan antara hukum dalam buku dan hukum
dalam kenyataan (law in the books and law in action). Sumber data dalam
penelitian ini terdiri dari :data lapangan dan data kepustakaan. Terhadap data
primer yang didapat dari lapangan terlebih dahulu diteliti kelengkapannya dan
kejelasannya untuk diklasifikasi serta dilakukan penyusunan secara sistematis
serta konsisten untuk memudahkan melakukan analisis. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa secara politis pertimbangan dikeluarkannya Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 difokuskan untuk menunjang keberhasilan
Reforma Agraria, dimana tanah terlantar merupakan salah satu objeknya.
Penertiban Tanah terlantar masih terdapat beberapa persoalan, antara lain
objeknya yang masih sangat terbatas, kriteria tanah diindikasikan sebagai tanah
terlantar yang disebabkan karena tanah dalam sengketa/perkara, belum
menampung peralihan hak dikarenakan peristiwa hukum, masalah hak
keperdataan bekas pemegang hak atas tanah, serta pengaturan biaya operasional
Panitia C yang belum diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010,
rawan terjadinya gugatan produk hukum berupa SK Penetapan sebagai Tanah
Terlantar di Pengadilan Tata Usaha Negara. Peran Pemerintah Daerah dengan
kewenangan yang dimiliki olehnya di bidang pertanahan, dapat dioptimalkan
untuk bersinergi dalam pelaksanaan penertiban tanah terlantar dengan cara
melakukan inventarisasi dan identifikasi pemanfaatan tanah kosong yang dapat
digunakan sebagai basis data awal pendataan tanah terlantar di wilayah
Kabupaten/Kota.
Kata Kunci: Tanah Terlantar, Agraria, Konflik Pertanahan