ANALISIS KEMANDIRIAN KEUANGAN DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH (STUDI KASUS DI KABUPATEN BENGKULU TENGAH)

Tujuan dari pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal berdasarkan Undang�Undang Nomor 32 Tahun 2004 yaitu untuk meningkatkan kemandirian dan juga untuk
mengurangi ketergantungan fiskal pemerintah daerah kepada pemerintah pusat.
Kemandirian keuangan daerah adalah kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai
sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang
telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah..
Kemandirian keuangan daerah juga dapat dilihat dari besarnya kecilnya Pendapatan Asli
Daerah yang diperoleh tiap kabupaten/kota dibandingkan dengan pendapatan daerah yang
berasal dari sumber lain misalnya, bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman.
Fenomena umum yang harus dihadapi oleh banyaknya pemerintah daerah di Indonesia
yaitu relatif kecilnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ada di dalam struktur
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ketergantungan daerah terhadap
pemerintah pusat pada sumber-sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan serta pelayanan terhadap masyarakat, di anggap masih sangat tinggi, hal ini
menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam pengendalian sumber
keuangan dalam peningkatan pelayanan terhadap masyarakat masih terbatas, ini juga
merupakan salah satu masalah didaerah dalam mewujudkan kemandirian keuangan agar
dapat memberikan kemampuan besar bagi daerah dalam mengendalikan maupun
mengelolah sumber daya keuangan yang dimiliki daerah secara optimal, sesuai dengan
kebutuhan pembangunan didaerah agar dapat mewujudkan peningkatan pelayanan serta
kesejahteraan masyarakat secara luas.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kemandirian Pemerintah
Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah
berdasarkan analisis rasio keuangan pemerintah dan analisis trend pada APBD Kabupaten
Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2015-2019. Penelitian ini menggunakan metode
kuantitatif. Populasi penelitian ini adalah Laporan Keuangan Bengkulu Tengah dengan
objek penelitian berupa Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten
Bengkulu Tengah tahun 2015-2019. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis
rasio keuangan dan analisis trend dari tahun ke tahun sehingga dapat dilihat kemandirian
Kabupaten Bengkulu Tengah untuk periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2019
Hasil penelitian dan perhitungan analisis rasio serta analisis trend, menunjukkan bahwa
rasio kemandirian keuangan dengan skala sangat kurang atau belum bisa membiayai
pembangunan daerah secara mandiri, serta masih sangat bergantung pada Bantuan
Pemerintah Pusat, Provinsi dan Pinjaman. Pola hubungannya instruktif, yaitu peranan
Pemerintah Pusat lebih dominan daripada kemandirian Pemerintah Daerah (daerah tidak
mampu melaksanakan otonomi daerah secara finansial), sementara trend peramalan untuk
vii
tahun-tahun berikutnya cenderung positif dan naik. Kinerja Pemerintah Kabupaten
Bengkulu Tengah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat efisien dan
efektif, dengan demikian Kabupaten Bengkulu Tengah mampu mengumpulkan sumber
Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai dengan jumlah PAD yang ditargetkan, serta dapat
meminimalkan biaya memunggut PAD secara efisien dalam merealisasikan Pendapatan
Asli Daerah (PAD) yang telah direncanakan, dan untuk analisis trend memiliki
kecenderungan yang menurun dan negatif. Sedangkan rasio kemampuan rutin dalam
kriteria sangat kurang, hal ini menggambarkan bahwa Kabupaten Bengkulu Tengah belum
mampu membiayai pengeluaran rutin hanya dari Pendapatan Asli Daerah dan tanpa
transfer dari pemerintah pusat, analisis trend peramalan untuk tahun 2020-2024 memiliki
kecenderungan yang menurun dan negatif. Sedangkan rasio aktivitas/keserasian
menunjukkan kriteria sangat kecil, hal ini menggambarkan semakin tinggi persentase dana
yang dialokasikan untuk belanja rutin/belanja aparatur daerah maka persentase belanja
pembangunan belanja pelayananan publik yang digunakan untuk menyediakan sarana dan
prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil, dan untuk analisis trend memiliki
kecenderungan yang menurun dan negatif. Untuk rasio pertumbuhan PAD, pendapatan,
belanja operasi dan pertumbuhan belanja modal mempunyai rata-rata ke arah positif tapi
analisis trend peramalan untuk tahun 2020-2024 memiliki kecenderungan yang menurun
dan negatif. Yang berarti bahwa Kabupaten Bengkulu Tengah perlu merealisasikan
Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang
ditetapkan berdasarkan potensi riil secara efisien dan efektif, perlu menekan alokasi dana
untuk belanja rutin atau belanja aparatur, guna dialokasikan untuk belanja
pembangunan/infrastruktur agar dapat menyediakan sarana dan prasarana bagi masyarakat,
perlu meningkatkan pertumbuhan pendapatan, terutama Pendapatan Asli Daerah (PAD)
dan meningkatkan belanja pembangunan infrastruktur, serta menekan pertumbuhan belanja
rutin dari tahun ke tahun, serta perlu mengevaluasi potensi-potensi daerah yang belum
mendapat perhatian dan belum digali secara optimal agar dapat menambah Pendapatan
Asli daerah (PAD) sehingga dapat mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat.
Kesimpulannya menunjukkan bahwa kemandirian keuangan dalam otonomi daerah di
Kabupaten Bengkulu Tengah belum mandiri.
Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan Kabupaten Bengkulu Tengah untuk dapat
menyelaraskan peningkatan dana perimbangan dengan penerimaan pendapatan asli daerah
dengan cara peningkatan pengelolaan pendapatan asli daerah secara maksimal yang
bersumber dari pajak dan retribusi daerah dan potensi riil daerah. Menjalankan otonomi
daerah dengan merencanakan, menggali, mengelola, dan menggunakan keuangan daerah
sesuai dengan kondisi daerah dan meningkatkan sumber daya manusia guna meningkatkan
kesejahteraan masyarakat dan dapat menyelaraskan antara belanja daerah dengan
penerimaan daerah dengan berprinsip efektivitas, efisiensi. Meningkatkan pertumbuhan
pendapatan asli daerah dan menciptakan sumber pendapatan baru serta melakukan
pengawasan terhadap sumber-sumber pendapatan daerah seperti sektor pajak dan retribusi
daerah yang riil.
Kata kunci: Kemandirian keuangan, Otonomi daerah, Rasio keuangan pemerintah, Analisis
trend