EFEKTIVITAS PENYELESAIAN SENGKETA PEMBAYARAN PESANGON MELALUI MEDIASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DI PROVINSI BENGKULU

Di Provinsi Bengkulu berdasarkan data dari Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi Bengkulu, pada Bidang Hubungan Industrial dan Syarat
Kerja dalam tiap tahun terdapat lebih kurang 30 (tiga puluh) sengketa atau
permasalahan ketenagakerjaan, terdiri dari berbagai macam perselisihan seperti
perselisihan PHK yang mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban para pihak
yang berselisih terutama dalam hal pembayaran pesangon, masih banyak terdapat
pihak pengusaha sengaja tidak membayarkan hak pekerja tersebut. Peneliti
menganalisis efektivitas peran mediator hubungan industrial dalam penyelesaian
sengketa pembayaran pesangon berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun
2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Menganalisis apa
yang menjadi hambatan dalam pelanggaran pembayaran pesangon terhadap
pekerja dalam proses mediasi hubungan industrial. Untuk menjawab
permasalahan dan tujuan penelitian, digunakan metode pendekatan yuridis
empiris/sosiologis dengan spesifikasi penelitian Deskriptif Analitis. Jenis datanya
meliputi Data Primer dan Data Skunder yang dikumpulkan melalui penelitian
kepustakaan dan dokumentasi (library and documentation) serta penelitian
lapangan (field research), sedangkan pengambilan sampel dilakukan dengan
menggunakan teknik Non Random Sampling dengan metode Purposive Sampling.
Dapat disimpulkan bahwa Penyelesaian sengketa Perselisihan Hubungan
Industrial melalui Mediasi sudah efektiv karena banyak memberikan keadilan
dengan hasil akhir kesepakatan dari para pihak dan perselisihan dapat diselesaikan
dengan cepat dan biaya murah sehingga tidak banyak membuang waktu, tenaga,
dan biaya. Terdapat pula faktor pendorong dan penghambat dalam penyelesaian
sengketa Perselisihan Hubungan Industrial, faktor pendorong yaitu itikad baik
dari para pihak, mau menerima saran atau arahan dari Mediator yang bersifat
netral dan Mediator memiliki pengetahuan yang luas tentang hukum
Ketenagakerjaan dan menguasai keterampilan dalam mediasi. Sedangkan faktor
penghambatnya adalah keegoisan dari para pihak, ketidakhadiran salah satu pihak
dalam proses mediasi, ketidakpahaman para pihak terhadap peraturan
Ketenagakerjaan yang berlaku, pihak perusahaan sangat menekan biaya
pengeluaran untuk membayar pesang kepada pekerja yang di PHK, tidak adanya
sanksi yang tegas terhadap kewajiban perusahaan untuk membayarkan uang
pesangon kepada pekerja yang di PHK dan minimnya anggaran yang disediakan
Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan di
Provinsi Bengkulu dalam melakukan pembinaan dan sosialisasi terhadap pekerja
ataupun perusahaan yang terdapat di Provinsi Bengkulu.
Kata Kunci : Pekerja/Buruh, PHK, Mediasi, dan Pesangon.