STUDI KOMPARASI KETENTUAN PEMBAGIAN WARISAN ANAK LUAR KAWIN MENURUT UNDANG UNDANG NO 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN, KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PERDATA (KUHPer), KOMPILASI HUKUM ISLAM, DAN HUKUM ADAT

Perkembangan jaman mempunyai pengaruh terhadap pergaulan para muda-mudi.
Pergaulan tersebut sering kali membawa pada hal-hal yang negatif yang tidak
sesuai dengan norma agama, adat istiadat dan hukum, bahkan akibat hubungan
yang terlalu bebas di antara muda-mudi tersebut tidak jarang ada yang melahirkan
anak di luar nikah. Dengan lahirnya anak di luar nikah, maka menimbulkan
banyak permasalahan bagi si anak di antaranya permasalahan hak warisan bagi si
anak di luar nikah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
Perbandingan pembagian warisan terhadap anak luar kawin menurut Undang�undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kitab Undang-undang Hukum
Perdata, Kompilasi Hukum Islam, dan Hukum Adat. Berdasarkan jenisnya
penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal/normatif. Sedangkan jika
dilihat dari sifatnya termasuk deskriptif untuk mengetahui gambaran hal-hal yang
sama dan yang berbeda serta hubungan antar dua atau lebih aturan hukum tertentu
yang berasal dari sistem hukum yang berbeda terhadap pembagian warisan bagi
anak luar kawin. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan
untuk mengumpulkan dan menyusun data yang berhubungan dengan masalah
yang diteliti. Dalam penulisan ini menggunakan logika deduksi yakni menarik
kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan
konkret yang dihadapi. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan Pendekatan
perundang-undangan (statute approach), Pendekatan Historis (Historical
Approach) dan Pendekatan Perbandingan (comparative approach). Hasil
penelitian menjelaskan bahwa pembagian warisan anak luar kawin menurut
Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kitab Undang-undang
Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Islam, dan Hukum Adat yaitu berdasarkan
Pasal 43 Undang-Undang Perkawinan Pra Putusan MK No.46/PUU-VIII/ 2010
dan Kompilasi Hukum Islam keduanya sama-sama menyatakan kedudukan anak
di luar kawin tidak memiliki hak waris terhadap ayah dan hanya memiliki
hubungan keperdataan terhadap ibu. Sedangkan Pasal 43 Undang-Undang
Perkawinan Pasca Putusan MK No.46/PUU-VIII/ 2010, KUHPer dan Hukum adat
ketiga sama-sama memberikan kemungkinan anak di luar kawin untuk
memperoleh hak waris dari si ayah, hanya saja tata cara diperolehnya hak waris
yang berbeda. Selain itu dalam hal besarnya bagian warisan yang diperoleh anak
di luar kawin yang meperoleh pengakuan dalam KUHPer ditentukan berdasarkan
kedudukan kedudukan golongan mewarisi, sedangkan dalam hukum Hukum Adat
besarnya bagian warisan anak luar kawin sama dengan anak yang sah.
Kata Kunci : Anak Luar Kawin Dan Pembagian Warisan.