IMPLEMENTASI PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN PADA PERUSAHAAN SWASTA DI KOTA BENGKULU

Adanya pembagian pekerja dengan PKWT dan PKWTT, berawal dari
adanya pekerjaan yang memang membutuhkan waktu tertentu dalam pelaksanaan
pekerjaannya. PKWT berdasarkan Pasal 56 ayat (2) dinyatakan bahwa PKWT
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas jangka waktu tertentu atau
selesainya suatu pekerjaan tertentu. Dari kedua jenis pekerjaan tersebut di atas,
PKWT atas dasar jangka waktu, menimbulkan implikasi bagi pekerja/buruh.
Implikasi ini disebabkan dengan diakuinya PKWT atas dasar jangka waktu
menimbulkan interpretasi bahwa pekerjaan yang tidak didasarkan pada jenis, sifat
atau kegiatan yang bersifat sementara dapat diperjanjikan berdasarkan PKWT atas
dasar jangka waktu. Penafsiran ini tentu tidak sejalan dengan Pasal 59 ayat (2)
yang menyatakan bahwa PKWT tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang
bersifat tetap. Bahkan dalam ayat (7) dinyatakan bahwa pelanggaran terhadap
Pasal 59 ayat (2) ini akan berakibat PKWT tersebut demi hukum berubah menjadi
PKWTT. Berkaitan dengan hal tersebut, maka permasalahan yang dibahas dalam
tesis ini adalah tentang implementasi PKWT dalam peraturan perudang-undangan
di bidang ketenagakerjaan, persesuaian bentuk pengaturan PKWT dalam
perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja dengan peraturan perundang�undangan serta perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh yang terikat dengan
PKWT. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini dengan pendekatan
yuridis empiris, yaitu dengan menganalisis norma hukum baik dalam peraturan
perundang-undangan melalui penelitian kepustakaan maupun teknik pendukung
lainnya seperti wawancara. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa
pengaturan PKWT dalam peraturan perundang-undangan menimbulkan perbedaan
tafsir, PKWT yang diterapkan pengusaha tidak sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan, dengan berbagai alasan pekerja
menerima PKWT meskipun bertentangan dengan perundang-undangan,
perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh masih lemah dan tidak memadai hal
ini terbukti masih ditemukan dalam perjanjian kerja yang dibuat oleh pengusaha
terdapat hal-hal yang merugikan pihak pekerja/buruh, maka disarankan
pemerintah harus segera merevisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenegakerjaan khususnya Pasal 56 ayat (2a) dan Pasal 59 ayat (2) yang
menimbulkan inkonsistensi dan perbedaan tafsir dalam pengaturan PKWT.
Kata kunci : Pekerja/buruh, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Ketenagakerjaan.