PEMBINAAN ANAK JALANAN OLEH DINAS SOSIAL KOTA BENGKULU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Negara menjamin kesejahteraan tiap warganya, termasuk perlindungan terhadap hak
anak yang merupakan hak asasi manusia. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014
tentang Perlindungan Anak telah menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua,
keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang
dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Untuk
melaksanakan Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut, perlu peningkatan
komitmen dari pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat serta semua
pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan perlindungan anak
untuk melakukan berbagai upaya atau program khususnya perlindungan anak dari
kekerasan dan diskriminasi. Kota Bengkulu sebagai sebuah kota yang berkembang
juga menghadapi masalah anak jalanan dan pengemis yang jumlahnya terus
mengalami peningkatan. Pemerintah kota Bengkulu melalui Dinas Sosial telah
berulang kali melakukan upaya penertiban anak jalanan tersebut dengan melakukan
razia. Akan tetapi setelah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan
pemerintah tersebut, ternyata langkah penertiban anak jalanan yang dilakukan Dinas
Sosial tersebut belum sesuai dengan yang diharapkan.Pembinaan anak jalanan di kota
Bengkulu oleh Dinas Sosial merupakan tanggung jawab negara yang didelegasikan
kepada pemerintah daerah. Berbagai upaya telah dilakukan Dinas Sosial untuk
menjalankan amanat undang-undang Perlindungan anak, akan tetapi pembinaan
tersebut belum mampu mengatasi masalah anak jalanan di kota Bengkulu.Jenis
penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis
kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder kemudian
dianalisis secara deskriptif analitis. Dari hasil penelitian Pelaksanaan pembinaan
anak jalanan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Bengkulu, dilakukan dengan
jalan merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan
Perlindungan Anak. Dengan dikeluarkannya instruksi Walikota Bengkulu Nomor 08
tahun 2016 tentang pelaksanaan Perda Nomor 5 tahun 2016 tentang penyelenggaraan
perlindungan anak dengan pelaksanaannya menginstruksikan kepada Badan
Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
Kota Bengkulu dan Dinas Sosial Kota Bengkulu untuk melaksanakan Perda Nomor 5
tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Ruang lingkup
penyelenggaraan perlindungan anak ini meliputi, Pencegahan; Pengurangan resiko;
Penanganan; dan Sistem data perlindungan anak.Hambatan-hambatan yang dialami
oleh dinas sosial kota Bengkulu dalam melakukan pembinaan anak jalanan yang ada
di kota Bengkulu, mulai dari masalah internal yaitu Jumlah dan kualitas SDM yang
belum memadai; Lemahnya pelaksanaan koordinasi dengan instansi teknis lainnya;
Belum tertib dan lemahnya sistem administrasi organisasi; Belum optimalnya
penyusunan kebijakan dan perencanaan. Sedangkan hambatan eksternal yang
dihadapi oleh Dinas Sosial Kota Bengkulu adalah keterbatasan kemampuan keuangan
daerah yang mengakibatkan kebijakan dan program-program yang telah direncanakan
menjadi terhambat.
Kata Kunci : Anak, Perlindungan, dinas sosial