IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA ALIH DAYA (OUTSOURCING) DI PROVINSI BENGKULU

Tujuan penelitian ini yakni untuk mendeskripsikan dan menganalisis
implementasi perlindungan hukum terhadap pekerja alih daya (Outsourcing), dan
mendeskripsikan dan menganalisis hambatan implementasi perlindungan hukum
terhadap pekerja alih daya (Outsourcing) Di Provinsi Bengkulu. Metode
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum empiris,
Penelitian hukum empiris merupakan jenis penelitian dengan pendekatan non
doktrinal. yaitu penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori
mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam
masyarakat. Hasil penelitian menunujukkan, bahwa implementasi perlindungan
hukum terhadap pekerja alih daya (Outsourcing)di Provinsi Bengkulu, seperti
persyaratan hubungan kerja, persyaratan pengupahan, persyaratan waktu kerja
waktu istirahat dan upah kerja lembur, persyaratan jamsostek, kompensasi
kecelakaan kerja, serta persyaratan keselamatan dan kesehatan bagi pekerja /buruh
Outsourcing di Kota Bengkulu belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, sehingga pekerja/buruh merasa dirugikan
secara ekonomi dan sosial, merasa diperlakukan tidak adil serta tidak manusiawi
sebelum, selama dan setelah mereka bekerja. Hambatan implementasi
perlindungan hukum terhadap pekerja alih daya(Outsourcing)di Provinsi
Bengkulu yaitu: Masih banyak perusahaan alih daya yang tidak memiliki kantor di
Bengkulu, Sanksi Hukum yang masih terlalu lemah bagi perusahaan yang
melanggar. Dalam Undang-undang 13 2003 dan Permenakertrans no 19 2013
tidak ada sanksi hukum yang tegas dalam pemenuhan kelengkapan syarat kerja
seperti berupa izin operasional perusahaan penyedia jasa, sehingga banyak
perusahaan penyedia jasa yang mempekrjakan pekerja di provinsi bengkulu tanpa
adanya sepengetahuan dari disnaker provinsi beengkulu, dan ketika terjadi
permasalahan kepada pekerjanya perusahaan tersebut seperti hilang dan sulit
untuk dimintai keterangan, dan tidak ada dana khusus yang dianggarkan oleh
Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk melakukan pembinaan kepada perusahaan�perusahaan, selama ini tim teknis melakukan pembinaan ke perusahaan hanya atas
dasar pengaduan dan informasi dari luar dengan dana sendiri.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pekerja Alih Daya, Provinsi Bengkulu.