PANDANGAN ULAMA TERHADAP PIDANA UANG PENGGANTI DAN DENDA SEBAGAI UPAYA PEMISKINAN KORUPTOR DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)

Persoalan korupsi masih menjadi bahasan yang penting di Indonesia, hal
tersebut dibuktikan dengan kesungguhan pemerintah dalam memberantas korupsi
melalui pembaharuan peraturan perundang-undangan dan pembentukan lembaga
khusus pemberantasan korupsi. Pada sisi lain, Islam sebagai agama mayoritas
yang diwakili oleh para ulama dituntut untuk turut menyumbangkan pemikiran
berkenaan dengan upaya global melawan korupsi. Belum adanya pemahaman
konsepsual dan lemahnya pemidanaan menjadi problematika sentral yang
menuntut peran besar seluruh elemen bangsa. Tesis ini mengangkat permasalahan
mengenai bagaimanakah pandangan ulama terhadap penjatuhan pidana uang
pengganti dan denda sebagai upaya pemiskinan terhadap koruptor, dan bagaimana
pula pertanggungjawaban ahli waris koruptor dalam perspektif hukum pidana
Islam, serta bagaimana upaya hukum dalam pidana Islam (jinayah) dalam
mencegah tindak pidana korupsi. Peneliti menggunakan penelitian berjenis
kualitatif dengan pendekatan konsep sehingga peneliti tidak beranjak dari aturan
baku yang telah ditentukan hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam
(jinayah). Adapun sumber data yang digunakan adalah perpaduan antara sumber
data primer (wawancara) dan data sekunder (dokumen) yang relevan dengan
kajian yang diteliti. Melalui teknik editing, coding, dan klasifikasi disertai dengan
teknik analisis data kualitatif secara bertahap maka diperoleh hasil penelitian yang
mampu menjawab permasalahan. Penjatuhan pidana uang pengganti dan pidana
denda sebagai upaya pemiskinan terhadap koruptor sesuai dengan konsep
dhamman dan diyat di dalam Islam. Para ahli waris koruptor turut bertanggung
jawab atas harta benda hasil korupsi yang ditinggalkan. Hukum pidana Islam
(jinayah) memiliki formulasi hukuman bertingkat terhadap pelaku tindak pidana
korupsi sesuai dengan prinsip zawajir dan zawabir. Adapun hukuman mengenai
jarimah ghulul dan risywah (korupsi) dilakukan dengan mekanisme ta’zir yang
terbuka terhadap penerapan hukuman mati dan hukuman potong tangan layaknya
hukuman hudud.
Kata kunci: Korupsi, Pemiskinan, Hukum Pidana Islam.