ANALISIS KOORDINASI BIRO PP DAN KESRA PROVINSI BENGKULU DALAM STRATEGI PENGARUSTAMAAN GENDER (PUG)

Penelitian ini berjudul “Analisis Koordinasi Biro Pemberdayaan Perempuan dan
Kesra Provinsi Bengkulu Dalam Strategi Pengarusutamaan Gender (PUG)”. Latar
belakang dari penelitian ini untuk melihat implementasi PUG di Provinsi Bengkulu
dan fungsi koordinasi Biro PP dan Kesra dalam strategi PUG. Penelitian ini bertujuan
untuk menganalisis pelaksanaan implementasi PUG di Propinsi Bengkulu sekaligus
untuk mengetahui fungsi koordinasi yang dijalankan Biro PP dan Kesra dalam srategi
PUG. Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif
bersifat deskriptif, diharapkan dengan metode ini peneliti dapat memberikan
gambaran yang sejelas-jelasnya mengenai implementasi Inpres No. 9 tahun 2000 di
Provinsi Bengkulu. Dalam penelitian ini, informan ditentukan dengan menggunakan
metode bola salju (Snow Ball method). Informan secara keseluruhan berjumlah 16
orang, terdiri dari 11 orang dari unsur stakeholders dan 5 orang yang berasal dari
unsur shareholders. Data dalam penelitian ini terdiri dari dua bagian, yaitu data
primer yang diperoleh melalui observasi lapangan dan hasil wawancara, sedangkan
data sekunder diperoleh melalui teknik dokumentasi berupa laporan, notulensi, hasil
penelitian serta dokumen-dokumen yang dipublikasikan. Untuk menganalisis hasil
penelitian peneliti menggunakan analisis SWOT. Hasil penelitian terdapat dua faktor
yang mempengaruhi jawaban yang diberikan informan, yaitu kualitas pengetahuan
dari latar belakang pendidikan dan banyak sedikitnya pelatihan/kegiatan gender yang
pernah diikuti. Banyak dan sedikitnya pelatihan/kegiatan gender yang pernah diikuti
berpengaruh terhadap kualitas informasi yang disampaikan. Hasil temuan lapangan
menunjukkan bahwa kesempatan perempuan untuk menduduki jabatan struktural
masih sangat kecil, yaitu 21,61% dari komposisi pegawai berdasarkan eselon. Dalam
pelaksanaan implementasi PUG terdapat beberapa faktor penghambat seperti masih
rendahnya kapasitas SDM pelaksana PUG dalam memahami gender dan pentingnya
PUG tersebut, masih rendahnya komitmen politik dari dinas/instansi pemerintah
untuk menjadikan PUG sebagai arus-utama dalam perencanaan, penyusunan dan
pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga kegiatan yang dilakukan tidak efektif
untuk program pemberdayaan perempuan, masih adanya persepsi yang menganggap
bahwa program pemberdayaan perempuan adalah kewenangan Biro PP dan Kesra
saja sehingga dinas dan instansi lain merasa tidak ada hubungannya dengan program
tersebut. Selain faktor tersebut koordinasi juga mempengaruhi, Biro PP dan Kesra
sebagai koordinator PUG belum dapat menjalankan fungsi koordinasi dengan optimal
karena keterbatasan dana dan kapasitas SDM yang masih kurang dalam hal
pemahaman gender dan isu-isu perempuan. Kegiatan seperti sosialiasi, advokasi dan
pelatihan masih dilakukan sebatas formalitas dan proyek. Sehingga tujuan untuk
mencapai kualitas hidup dan mengangkat harkat dan martabat perempuan masih
sekedar basa-basi belaka. Kesimpulan akhir dari penelitian ini adalah dimensi
kesetaraan dan keadilan gender belum menjadi arus utama dalam seluruh kebijakan
program, maupun kegiatan pembangunan di Provinsi Bengkulu. Melihat dari
persoalan yang ada maka peningkatan capacity building sangat diperlukan bagi
seluruh instrumen pelaksana implementasi PUG.