ANALISIS KEMANDIRIAN DAERAH PADA KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI BENGKULU

Kemandirian keuangan merupakan hal yang sangat penting dalam pelaksanaan
otonomi daerah, karena dengan kemandirian berarti suatu daerah itu sudah berdaya
dalam pelaksanaan otonomi daerah, dengan begitu daerah yang sudah mandiri atau
berdaya, sama artinya dengan daerah tersebut sudah bisa menghidupi sendiri
kebutuhan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Hal ini menimbulkan pertanyaan apa
penyebab Provinsi Bengkulu belum bisa mewujudkan kemandirian daerahnya?
Apakah pemerintah pusat dengan sengaja membiarkan kondisi seperti ini agar terus
terjadi ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer atau disebabkan
ketidakmampuan Pemerintah Provinsi Bengkulu sendiri dalam mewujudkan
kemandirian daerah.
Tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui tingkat kemandirian daerah
kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu dan (2) Untuk mengetahui perbedaan
kemandirian daerah kabupaten/kota induk dengan kabupaten/kota pemekaran.
Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif. Jenis data yang digunakan
adalah data sekunder. Metode analisis data digunakan adalah analisis deskriptif.
Berdasarkan hasil analisis data diperoleh hasil bahwa: (1)Tingkat kemandirian
daerah kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu mayoritas berada pada kategori rendah,
karena berada pada skala interval di bawah 25%, yang berarti bahwa memiliki
kemampuan keuangan daerah yang rendah; (2) Kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu
memiliki dua klasifikasi daerah, yakni daerah cepat maju dan cepat tumbuh dan
daerah relative tertinggal; (3) Pola hubungan antara pemerintah daerah
kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu dengan pemerintah provinsi/pusat mayoritas
adalah instruktif; (4) Berdasarkan hasil perhitungan di atas, diketahui bahwa nilai
thitung yang diperoleh adalahsebesar 3,290 > ttabel(0,025) sebesar 1,96. Hal ini berarti
bahwa Ho ditolak dan Ha diterima. Hasil tersebut membuktikan bahwa terdapat
perbedaan kemandirian daerah antara kabupaten/kota induk dengan kabupaten/kota
pemekaran di Provinsi Bengkulu. Perbedaan rata-rata keduanya adalah kabupaten
induk memiliki rata-rata kemandirian sebesar 5,78%, sedangkan kabupaten
pemekaran memiliki rata-rata kemandirian sebesar 3,92%; dan (5) Hasil pengujian
perbedaan kemandirian antara Kabupaten Bengkulu Selatan dengan Kabupaten
Seluma dan Kabupaten Kaur tidak terjadi perbedaan. Selanjutnya, Kabupaten
Bengkulu Utara dengan Kabupaten Mukomuko tidak terjadi perbedaan kemandirian,
sedangkan dengan Kabupaten Bengkulu Tengah terdapat perbedaan. Hasil pengujian
7
perbedaan kemandirian antara Kabupaten Rejang Lebong dengan Kabupaten
Kepahiang dan Kabupaten Lebong tidak terjadi perbedaan.
Berdasarkan hasil analisis terhadap tingkat kemandirian daerah kabupaten/kota di
Provinsi Bengkulu terlihat dengan jelas bahwa kemandirian daerah berada pada
kategori sangat rendah. Berdasarkan hasil tersebut, dapat diberikan beberapa saran
berkaitan dengan peningkatan kemandirian dan kemampuan keuangan daerah, yakni:
(1) Dalam kerangka otonomi daerah pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi
Bengkulu harus dapat meningkatkan pendapatan asli daerahnya dengan mencari
sumber-sumber pendapatan yang sah, sehingga mendongkrak pendapatan asli daerah.
Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemandirian daerah tersebut dan (2)
Pemerintah daerah kabupaten/kota di Propinsi Bengkulu dalam menyusun dan
realisasi pendapatan dan belanja daerah perlu juga memperhatikan arah
perkembangan pola hubungan dan kemampuan keuangan daerahnya agar
menunjukkan kondisi yang lebih baik.
Kata Kunci :Kemandirian daerah; Tipologi klassen, dan Perbedaan kemandirian