ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH DI INDONESIA (Studi Perbandingan antara Pemerintah Kabupaten Induk dan Pemekaran)

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji bagaimana kinerja keuangan
antara daerah kabupaten induk dan pemekaran di Indonesia dan apakah ada
perbedaan yang signifikan antara Kinerja Keuangan Kabupaten Induk dan
Pemekaran. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang
diperoleh dari APBD kabupaten/kota induk dan pemekaran di Indonesia yang
diakses dari laman Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan
Republik Indonesia. Jumlah Kabupaten induk dan pemekaran yang dijadikan
sampel adalah 134. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif
dan uji beda.
Hasil penelitian yang diperoleh adalah: (1) Rasio kemandirian Kabupaten
induk dan pemekaran berbeda secara nyata (signifikan). Hal ini berarti bahwa
kemandirian daerah pada Kabupaten induk dan pemekaran di Indonesia relatif
sama, di mana kedua kelompok daerah tersebut masih memiliki kemandirian yang
rendah; (2) Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal antara Kabupaten induk dan
pemekaran terjadi perbedaan yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa antara
Kabupaten Induk dan pemekaran memiliki Derajat Desentralisasi Fiskal yang
relatif berbeda walaupun masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap
Pemerintah Pusat; (3) Rasio Belanja Rutin Kabupaten induk dan pemekaran
memiliki perbedaan yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa Rasio Belanja
Rutin Kabupaten Induk lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Pemekaran
namun kedua-duanya menunjukkan Nilai Rasio Belanja Rutin yang tinggi; (4)
Rasio Belanja Modal Kabupaten Induk dan Pemekaran memiliki perbedaan yang
signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Pemekaran memiliki Rasio
Belanja Modal yang lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Induk namun
Kabupaten Induk dan Pemekaran sama-sama menunjukkan Rasio Belanja Modal
yang rendah; dan (5) Rasio pertumbuhan pada Kabupaten induk dan pemekaran
tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten
Induk memiliki Rasio Pertumbuhan PAD yang lebih tinggi dibandingkan dengan
Kabupaten pemekaran.
8
Kata Kunci: Kinerja keuangan daerah, Rasio keuangan Daerah, Kemandirian
Keuangan Pemerintah Daerah, Desentralisasi Fiskal Pemerintah
Daerah, Rasio Keserasian Belanja Pemerintah Daerah.