PELAKSANAAN PENGIKATAN JAMINAN FIDUSIA MODEL PJ-08 SEBAGAI JAMINAN KREDIT DI BANK RAKYAT INDONESIA (BRI) CABANG BENGKULU

Berdasarkan hasil penelitian, kajian dan analisis seperti yang telah
dijelaskan dan diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik
kesimpulan sebagai berikut:
1. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, pelaksanaan pengikatan
jaminan fidusia model PJ-08 di Bank Rakyat Indnesia (BRI) Cabang
Bengkulu, dalam pelaksanaanya tidak sesuai dengan aturan
perundangan-undangan yang berlaku khususnya Undang-undang Nomor
42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut UUJF),
karena dalam perjanjian ini pemberian jaminan benda bergerak
dibuatkan dalam bentuk secara bawah tangan sedangkan aturan
mengharuskan bahwa perjanjian jaminan fidusia wajib dilakukan
dengan akta otentik, yaitu Akta Jaminan Fidusia (AJF) yang di buat
dihadapan notaris selaku pejabat umum yang berwenang dalam hal ini
sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UUJF.
2. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, akibat hukum dalam pengikatan
jaminan fidusia model PJ-08 yang dibuat secara bawah tangan apabila
jaminan fidusia yang tidak dibuatkan sertipikat fidusianya atau dalam
bentuk autentik di hadapan notaris maka objek jaminan fidusia tersebut
80
tidak mempunyai hak eksekusi langsung. Pada saat terjadi wanprestasi
atau kemacetan dari debitor (Nasabah), maka pihak lembaga
pembiayaan (Bank) tidak dapat melakukan eksekusi terhadap objek
jaminan tersebut. Lembaga pembiayaan justru melakukan eksekusi
secara sepihak tanpa melalui instansi pemerintahan terkait dan
berdasarkan aturan perundangan-undangan yang berlaku.