PERSEPSI APARAT PENEGAK HUKUM TERHADAP PP NOMOR 43 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN RESTITUSI BAGI ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA BENGKULU

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan
Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana di legitimasikan menjadi
produk hukum sebagai tanggungjawab pelaku kejahatan kepada anak korban tindak
pidana sebagaimana dimaksud Pasal 71D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
tentang Perlindungan Anak. Hal ini dikarenakan anak sebagai korban kekerasan
seksual rentan akan mengalami kerugian materil dan imateriil. Implementasi di
Kota Bengkulu, belum pernah ada putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap
yang mencantumkan dan melaksanakan restitusi. Tujuan penelitian untuk
mengetahui dan mendeskripsikan persepsi aparat penegak hukum terhadap
Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2017 tentang pelaksanaan restitusi bagi anak
yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual di Kota Bengkulu dan faktor
pendukung dan penghambat dalam implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 43
tahun 2017. Jenis penelitian dari segi sifatnya adalah penelitian deskriptif. Hasil
penelitian menemukan faktor pendukung pelaksanaan restitusi yaitu adanya
kepastian hukum dalam pelaksanaan restitusi anak korban tindak pidana kekerasan
seksual, kehadiran stakeholder terkait dan inisiasi aparatur penegak hukum. Faktor
penghambat terdapat beban ganda pada korban yaitu aspek psikologis korban akibat
tindak pidana dan prosedural restitusi yang rumit, profesionalisme dan inisiasi
aparat penegak hukum, tidak ada daya paksa bagi pelaku untuk membayarkan
restitusi, inventarisir kerugian yang rumit, LPSK yang terbatas hanya berada di
pusat dan jarang turun melakukan advokasi ke daerah guna pemenuhan restitusi
anak korban tindak pidana kekerasan seksual. Terdapat kendala pada struktur
hukum, substansi hukum dan budaya hukum.
Kata Kunci : Persepsi, Restitusi, Korban, Anak