PENEGAKAN HUKUM OLEH BKSDA TERHADAP PERAMBAHAN TAMAN WISATA ALAM BUKIT KABA DI KABUPATEN KEPAHIANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN

Taman Wisata Alam Bukit Kaba terletak di Kabupaten Kepahiang. Taman Wisata
Alam Bukit Kaba berubah fungsi sebagai tempat perambahan hutan yang
dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar, melanggar peraturan Pasal 50 ayat (3) huruf
b Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Masalah yang
diangkat dalam penelitian ini bagaimana pelaksanaan penegakan hukum oleh
BKSDA dan apa hambatan yang dialami dalam pelaksanaannya. Penelitian ini
bersifat empiris. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan non doktrinal.
Populasi dan sampel yang digunakan adalah seluruh instansi Pemerintahan yang
terkait dengan penelitian. Data dan sumber data yang digunakan yaitu wawancara
dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan cara studi dokumentasi dan
pengamatan secara langsung ke lapangan. Pengolahan data dilakukan dengan cara
pemeriksaan dan sistematisasi data. Analisis data yang digunakan yaitu yuridis
kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penegakan hukum
Taman Wisata Alam Bukit Kaba terhadap perambahan belum sesuai dengan
peraturan Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Dikarenakan
masih terdapat banyak hambatan dalam penegakan hukum Taman Wisata Alam
Bukit Kaba terhadap perambahan baik secara internal maupun eksternal. Saran dari
penelitian ini, perlunya BKSDA Bengkulu dan aparat penegak hukum menindak
terhadap petugas yang lalai, agar aktif dan serius dalam menjaga kawasan hutan
serta melakukan sosialisasi tentang peraturan Undang-Undang Nomor 41 Tahun
1999 tentang Kehutanan.
Kata Kunci : Penegakan Hukum, TWA, Bukit Kaba, BKSDA, Aparat
Penegak Hukum