PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT TANAH DI WILAYAH HUKUM KOTA BENGKULU.

Skripsi ini berjudul Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana
Pemalsuan Surat Tanah Di Wilayah Hukum Kota Bengkulu. Banyaknya tindak
pidana terhadap tanah yang terjadi di Kota Bengkulu salah satunya tindak pidana
pemalsuan surat tanah di wilayah kota Bengkulu. Tujuan dari penelitian ini
adalah: (1). Untuk mengetahui dan mendeskripsikan penegakan hukum tindak
pidana pemalsuan surat tanah di wilayah hukum Kota Bengkulu, dan (2). Untuk
mengetahui dan mendeskripsikan faktor penghambat penegakan hukum tindak
pidana pemalsuan surat tanah di wilayah hukum Kota Bengkulu. Teknik
pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam
dan pengumpulan data sekunder yang ada hubungannya dengan permasalahan.
Data yang dianalisis disusun secara sistematis. Dari hasil penelitian dapat
disimpulkan bahwa (1). Pada tingkat Kepolisian Daerah Bengkulu: Penyelidikan
terhadap suatu Tindak Pidana Pemalsuan Surat Tanah yang terjadi di Wilayah
Provinsi bengkulu, Dalam hal ini runtutan penyelidikan nya adalah Dari di
terimanya laporan penyidik akan melakukan pemeriksaan awal dengan
memanggil korban dan para saksi serta di lanjutkan dengan melakukan olah TKP
juga pengecekan kebenaran lokasi yang di laporkan. Apabila sudah jelas terpenuhi
nya unsur pidana pemalsuan maka akan dilakukan cek Lab ke Labfor SumSel.
Pada tingkat Kejaksaan Tinggi Bengkulu: Jaksa Penuntut Umum menjatuhkan
tuntutan berdasakan Alat Bukti Kuhap, Sistem Pembuktian. Pada tingkat
Pengadilan Negeri Bengkulu yaitu dasar petimbangan hakim yang dipergunakan
oleh hakim dalam menerapkan sanksi hukumnya terhadap pelaku pemalsuan
dokumen yang berkaitan dengan tanah didalam putusan Nomor
151/Pid.B/2021/PN.Bgl adalah bahwa hakim mendasarkan pertimbangan
putusannya itu berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di
persidangan yaitu melalui keterangan yang diberikan oleh saksi- saksi, keterangan
terdakwa dan barang bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Selain itu,
pertimbangan di dalam putusan ini juga didasarkan pada pertimbangan yuridis
yaitu hakim merujuk pada Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP tentang perbuatan
pemalsuan surat ditambah dengan pasal-pasal lain yang berkaitan dengan proses
awal mula terjadinya tindak pidana pemalsuan tersebut (2). Pada tingkat
Kepolisian Daerah Bengkulu Hambatan atau kendala dalam proses penyidikan
dan mengumpulkan alat bukti sering kali terkendala dalam mendapatkan
pembanding yang menjadi dasar menentukan keabsahan surat. Dan tidak ada nya
fasilitas Laboratorium Forensik sehingga harus mengirimkan alat bukti ke LabFor
Sumsel di Polda SumSel.pada tingkat Kejaksaan Tinggi Bengkulu, Terjadi Proses
Bolak-Baliknya Berkas Perkara Dari Penyidik Kepada Jaksa Penuntut Umum
Yang Tidak Kunjung Selesai, BAP Yang Telah Diberi Petunjuk Oleh Jaksa
Penuntut Umum Tidak Dilaksanakan Dengan Baik Oleh Penyidik, Locus Delictie
Tindak Pidana Yang Lebih Dari Satu Tempat, BAP Yang Dikembalikan Untuk
Dilengkapi Oleh Penyidik Tidak Dikembalikan Lagi Kepada Jaksa Penuntut
Umum. Pada Tingkat Pengadilan Negeri yang menjadi Hambatan waktu sidang
sudah ditetapkan dan hakim ketua sidang sudah disiapkan, tetapi terdakwa tidak
bisa dihadirkan karena dalam kedaan sakit yang memerlukan perawatan dan
pengobatan, dan adakala sidang sedang berlangsung saksi-saksi yang diperlukan