PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI WILAYAH PENGADILAN NEGERI BENGKULU

Penegakan hukum tindak pidana pencucian uang di kota bengkulu sudah cukup
optimal namun terdapat beberapa kasus tindak pidana pencucian uang di putus
lepas oleh majelis hakim. jumlah kasus Tindak Pidana Pencucian Uang dari tahun
2016-2019 ada 5 kasus 2 diantaranya diputus lepas oleh majelis hakim yaitu
mereka yang merupakan pelaku pasif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mendeskripsikan penegakan hukum tindak pidana pencucian uang serta faktor
penghambat yang diterima oleh penegak hukum di wilayah Pengadilan Negeri
Bengkulu. Metode penelitian yang digunakan untuk Pengumpulan data
menggunakan studi dokumen dan wawancara. Analisis data yang digunakan
adalah analisis Kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah untuk penegakan hukum
tindak pidana pencucian uang pelaku aktif atau yang di kenakan pasal 3 dan 4
sudah berlangsung sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang
pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang namun untuk
penegakan pelaku pasif atau pelaku yang dikenakan pasal 5 Undang-Undang
Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegaha dan pemberantasan tindak pidana
pencucian uang belum optimal penangananya karena memiliki kesulitan dalam
pembuktian serta penegak hukum memiliki hambatan dalam penyelesaian kasus
tindak pidana pencucian uang yaitu faktor penegak hukum, faktor masyarakat dan
faktor sarana dan fasilitas namun apabila di tinjau dari teori evektivitas hukum
maka hanya 2 yang menjadi faktor penghambat penegakan hukum tindak pidana
pencucian uang yaitu faktor sarana dan fasilitas serta faktor masyarakat.
Kata kunci : tindak pidana pencucian uang, penegakan hukum, faktor
penghambat.