ANALISIS HUKUM TERHADAP LARANGAN IMPOR PAKAIAN BEKAS BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN TERKAIT DENGAN PERDAGANGAN

Pokok permasalahan penelitian ini adalah mengenai kepastian hukum terkait larangan
terhadap impor pakaian bekas yang masuk ke dalam wilayah Republik Indonesia. Kegiatan
impor pakaian bekas merupakan kegiatan yang dilarang oleh pemerintah karena bersifat
melanggar dan tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Namun
pakaian bekas impor tetap marak diperdagangkan di wilayah Indonesia. Tujuan penelitian ini
adalah untuk mengetahui pengaturan dan kepastian hukum terhadap larangan impor pakaian
bekas. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif.
Pengumpulan bahan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan. Analisis bahan
hukum dilakukan secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pertama,
terdapat konflik norma atau ketidaksingkronan norma yang menyebabkan ketidakpastian
hukum dalam kegiatan impor pakaian bekas. Kedua, dalam rangka adanya kepastian hukum
terhadap larangan impor pakaian bekas maka berdasarkan asas Lex Specialis Derogat Legi
Generali undang undang perlindungan konsumen tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum
untuk diperbolehkannya impor pakaian bekas diwilayah Indonesia sebab impor pakaian bekas
merupakan wilayah kepabeanan sedangkan undang undang perlindungan konsumen
memastikan adanya perlindungan konsumen atas barang atau jasa yang didapat dari pelaku
usaha melalui kegiatan perdagangan atau jual beli.
Kata Kunci: Analisis Hukum, Larangan Impor, Pakaian Bekas