STUDI DETERMINAN PENGANGGURAN TERSELUBUNG DI PROVINSI BENGKULU: ANALISIS DATA SAKERNAS AGUSTUS 2019

Salah satu permasalahan pembangunan yang dihadapi oleh negara–negara
berkembang termasuk Indonesia adalah masalah pengangguran. Pengangguran
merupakan masalah yang sangat kompleks karena memengaruhi sekaligus
dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling berinteraksi mengikuti pola yang
tidak selalu mudah untuk dipahami. Apabila pengangguran tersebut tidak segera
diatasi maka dapat menimbulkan kerawanan sosial dan berpotensi mengakibatkan
kemiskinan. Di Indonesia, indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat
pengangguran di suatu wilayah adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Berdasarkan rilis BPS, selama lima
tahun terakhir, Provinsi Bengkulu merupakan salah satu provinsi dengan TPT
yang relatif rendah bila dibandingkan dengan angka TPT nasional. Namun
demikian, selain TPT, ada persoalan lain dari pengangguran di Provinsi Bengkulu
yang belum ditelaah lebih dalam, yakni pengangguran terselubung.
Pengangguran terselubung merupakan penduduk yang bekerja dengan
produktivitas rendah atau sering dikenal dengan setengah penganggur terpaksa
yang memiliki jam kerja kurang dari jam kerja normal, yakni lebih rendah dari 35
jam dalam seminggu. Di Provinsi Bengkulu, kendati Tingkat Pengangguran
Terbuka (TPT) relatif rendah tetapi banyak penduduk yang bekerja dengan jam
kerja kurang dari jam kerja normal. Bahkan, angkanya lebih besar dari angka
nasional. Tingkat pengangguran terselubung di Provinsi Bengkulu selama empat
tahun terakhir lebih tinggi dari tingkat pangangguran terselubung nasional.
Tingginya angka pangangguran terselubung di Provinsi Bengkulu berdampak
pada rendahnya produktivitas dan pendapatan pekerja yang pada akhirnya
berakibat pada rendahnya tingkat kesejahteraan. Menurut ekonom senior Institute
for Development of Economics and Finance (Indef) Rachbini (2012), dengan
income yang rendah, jam kerja yang sedikit, dan produktivitas yang rendah pula,
itu akan menciptakan dua hal sekaligus, yakni rapuhnya tingkat kesejahteraan dan
semakin tingginya tingkat kesenjangan. Ini sangat berbahaya dan bisa menjadi
ganjalan besar di balik pertumbuhan ekonomi yang sudah baik. Karenanya,
penelitian ini dimaksudkan untuk melengkapi kajian terhadap fenomena
pengangguran terselubung di Provinsi Bengkulu, khususnya dikaitkan dengan
8
karakteristik penganggur dan variabel-variabel sosial demografi yang
memengaruhinya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan berarti
kepada pemerintah daerah terkait upaya penanggulangan pengangguran,
khususnya pengangguran terselubung di Provinsi Bengkulu dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan penduduk. Penelitian ini merupakan penelitian
terapan. Metode analisis yang digunakan adalah regresi logistik. Jenis data utama
yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari Survei Angkatan Kerja
Nasional (Sakernas) Agustus 2020 yang dilaksanakan BPS.
Hasil perhitungan ditemukan bahwa 10 dari 100 orang penduduk yang bekerja
berumur 15 tahun ke atas di Provinsi Bengkulu adalah pengangguran terselubung.
Adapun variabel-variabel penjelas yang memengaruhi pengangguran terselubung
secara signifikan di Provinsi Bengkulu adalah status perkawinan, tingkat
pendidikan, umur dan daerah tempat tinggal. Penduduk bekerja dengan
karakteristik kawin, berpendidikan menengah (SMP sederajat), berumur
menengah (25-64 tahun) atau dewasa (65 tahun ke atas), dan tinggal di perdesaan
cenderung berpeluang lebih besar menjadi penganggur terselubung dibandingkan
dengan penduduk bekerja yang belum kawin, berpendidikan rendah (SD sederajat
ke bawah), berusia muda (15-24 tahun) dan tinggal di perkotaan.
Tingginya jumlah penganggur terselubung di Provinsi Bengkulu harus disikapi
dengan berbagai upaya oleh semua pihak agar jumlah penganggur terselubung
menurun. Pemerintah dan pelaku usaha harus memberikan perhatian khusus
terhadap pengangguran terselubung di Provinsi Bengkulu. Pemerintah sebaiknya
melakukan pemetaan pengangguran terselubung berdasarkan karakteristik sosial
demografisnya sehingga penanganan yang dilakukan dapat lebih tepat sasaran.
Pengangguran terselubung dengan status kawin, berpendidikan menengah, berusia
menengah atau dewasa serta yang tinggal di perdesaan agar mendapatkan
perhatian yang lebih besar. Selain itu, dapat pula dilakukan penyediaan lapangan
kerja yang lebih baik, mengurangi mismatch antara spesifikasi pendidikan tenaga
kerja dengan kebutuhan dunia usaha, peningkatan keahlian tenaga kerja melalui
pelatihan ataupun kursus, serta pengkajian kembali tingkat upah minimum di
kabupaten/kota untuk menekan jumlah pengangguran terselubung.