EFEKTIVITAS DAN PERTUMBUHAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LEBONG

Pembangunan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk
meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk itu dibutuhkan pembiayaan
pembangunan yang lancar dengan sumber dana yang cukup untuk
mewujudkan tujuan tersebut. Dalam melaksanakan pembangunan
diperlukan dukungan dana untuk menunjang kegiatan pembangunan.
Apabila dana yang tersedia tidak mencukupi maka pemerintah akan
kesulitan dalam melaksanakan pemba
ngunan sehingga tujuan pembangunan tidak tercapai dengan baik. Dana
untuk pembangunan tersebut dapat diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN), dan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD).
Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Kedua UU
ini memberikan arah dan panduan dalam mengelola otonomi daerah dan
keuangan daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara
keseluruhan. Keuangan daerah dikelola dengan baik dalam mekanisme
APBD sesuai aturan perundang-undangan.
Pada era otonomi daerah sekarang ini, daerah dituntut untuk lebih mandiri,
baik dalam menjalankan pemerintahannya maupun dalam mendanai
keuangan daerahnya. Gambaran kemandirian keuangan daerah dalam
berotonomi dapat diketahui melalui besarnya kemampuan sumber daya
keuangan dalam membiayai pelayanan kepada masyarakat daerah tersebut
(Darise, 2009). Keberhasilan otonomi daerah dipengaruhi oleh banyak
faktor, antara lain adalah kemampuan sumber daya manusia (aparatur
pemerintah maupun masyarakat), sumber daya alam yang tersedia,
kemampuan keuangan (finansial), kemampuan manajemen, kondisi sosial
budaya masyarakat, dan karakteristik ekologis. Dalam merealisasikan
pelaksanaan otonomi daerah maka sumber pembiayaan pemerintah
tergantung pada peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD), hal ini diharapkan
dan diupayakan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan
pembangunan di daerah. Persoalannya adalah sejauh mana kemampuan
daerah memberi kontribusi terhadap PAD. Pemerintah daerah harus terus
berupaya untuk mendapatkan tambahan dana sendiri dengan meningkatkan
peranan sumber-sumber PAD termasuk pajak daerah dan retribusi daerah
agar dapat menunjang penyelenggaraan otonomi daerah. Pemerintah
daerah Kabupaten Lebong berdasarkan data tahun 2019 dari Badan
Keuangan Daerah (BKD), mempunyai sumber-sumber penerimaan daerah
sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meliputi pajak daerah,
retribusi daerah, pendapatan dari Badan Usaha Milik Daerah, dan lain lain
PAD.