INDIKASI PENYALAHGUNAAN DISCRETIONARY FUND DALAM KAMPANYE PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PEMILUKADA) DI PROVINSI BENGKULU

Dalam APBD pemerintah daerah ada dua pos belanja tidak langsung yang
dapat dimanfaatkan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
(Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah, yakni belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Pengalokasian kedua jenis
belanja tersebut tidak harus didasarkan pada target kinerja tertentu dan penentuan
besaran anggarannya cenderung bersifat subjektif (Winoto & Falikhatun, 2015).
Konsekuensinya adalah belanja hibah dan bantuan sosial dapat dipergunakan oleh
calon kepala daerah petahana untuk memikat hati masyarakat pemilih untuk
mendapatkan dukungan. Fenomena pemanfaatan belanja hibah dan bantuan sosial
oleh calon kepala daerah petahana di sebuah daerah terindikasi telah terjadi di
beberapa pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) di Indonesia.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan gambaran mengenai
besaran alokasi dan proporsi belanja hibah dan belanja bantuan sosial dalam
APBD pemerintah daerah di Provinsi Bengkulu pada tahun anggaran sebelum
pelaksanaan pemilukada, saat pemilukada dan setelah pemilukada. Jenis
penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data
primer yang diperoleh melalui wawancara dan studi dokumentasi serta data
sekunder berupa data APBD pemerintah daerah di Provinsi Bengkulu menjelang
pelaksanaan pemilukada, saat pelaksanaan pemilukada dan setelah pemilukada.
Metode analisis data digunakan adalah analisis deskriptif dan analisis kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya relasi belanja hibah dan
bantuan sosial dalam APBD terkait pelaksanaan Pemilukada. Adanya
vi
kecenderungan belanja hibah dan bantuan sosal mengalami kenaikan yang
signifikan menjelang pelaksanaan Pemilukada dan mendapati fakta bahwa
banyaknya tindak pidana korupsi yang dikaitkan dengan penyalahgunaan kedua
anggaran belanja tersebut
Saran yang diberikan adalah hendaknya diatur sistem transparansi dan
akuntabilitas bagi pemerintah daerah dan penerima bantuan dengan rincian yang
jelas dan bersifat wajib tentang penggunaan dan pertanggungjawabannya sehingga
dana hibah dan bantuan sosial tidak selalu menggelembung setiap Pemilukada dan
benar-benar memiliki manfaat bagi pembangunan dan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat
Kata Kunci : Belanja hibah, Bantuan soaial dan Pemulikada