IMPLEMENTASI TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU

Dalam organisasi publik (pemerintahan), permasalahan kinerja yang masih
belum optimal saat ini telah menjadi pusat perhatian pemerintah. Hal ini dilakukan
dengan berbagai perubahan dan pembaharuan terhadap sistem dan mekanisme
instrument penilaian kinerja. Guna memperbaiki dan meningkatkan kinerja aparatur
publik tersebut, pemerintah melakukan kebijakan dengan menetapkan sistem
pemberian tambahan penghasilan pegawai (TPP). Tambahan penghasilan pegawai
merupakan penerimaan yang diberikan kepada pegawai selain gaji pokok.
Tambahan penghasilan pegawai (TPP) adalah pemberian imbalan jasa terhadap
kinerja PNS yang dikaitkan dengan penilaian kinerja pegawai.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis
implementasi kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di Provinsi
Bengkulu. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Jenis data yang
digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara dan studi
dokumentasi. Responden atau informan dalam penelitian adalah pegawai ASN di
lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu penerima Tambahan Penghasilan
Pegawai (TPP). Metode analisis data digunakan adalah analisis deskriptif dan
analisis kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberian TPP di
Provinsi Bengkulu secara administrasi berdasarkan pada Gubernur Bengkulu
Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah Provinsi Bengkulu.
Terkait faktor faktor yang mempengaruhi dalam pemberian tambahan penghasilan
vii
bagi pegawai negeri sipil di Provinsi Bengkulu adalah faktor bobot jabatan, hasil
penilaian kinerja pegawai dan kedisiplinan pegawai.
Kesimpulan penelitian yang diambil adalah (1) Syarat pemberian Tambahan
Penghasilan Pegawai (TPP) di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu dihitung
berdasarkan penetapan bobot jabatan, prestasi kerja dan kedisiplinan pegawai,
sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Lebong Nomor 38 Tahun 2017
Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah Provinsi
Bengkulu; dan (2) Mekanisme pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP)
di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu telah dilakukan sesuai standar
operasional peningkatan kesejahteraan pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi
Bengkulu, yakni didasarkan pada Keputusan Gubernur Provinsi Bengkulu.
Saran yang diberikan adalah penilaian kinerja pegawai telah kehilangan arti
dan makna substantif, yang artinya tidak berkait langsung dengan apa yang telah
dikerjakan PNS. Penilaian kinerja secara substantif tidak dapat digunakan sebagai
penilaian dan pengukuran seberapa besar produktivitas dan kontribusi PNS
terhadap organisasi. Seberapa besar keberhasilan dan atau kegagalan PNS dalam
melaksanakan tugas pekerjaannya
Kata Kunci : Tambahan Penghasilan, Pegawai Pemerintah Daerah, Provinsi
Bengkulu