PERALIHAN ASET ANTARA DAERAH OTONOMI INDUK DENGAN DAERAH OTONOMI BARU DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN KOTA SUNGAI PENUH DI WILAYAH PROVINSI JAMBI

Kota Sungai Penuh merupakan daerah otonomi baru baru di indonesia
yang merupakan hasil pemekaran dari wilayah administrasi Kabupaten Kerinci.
Penelitian ini mengenai peralihan aset daerah antara daerah otonomi induk
(kabupaten kerinci) dengan daerah otonomi baru (kota sungai penuh) yang belum
terlaksanakan secara optimal sesuai dengan perintah undang-undang nomor 25
tahun 2008 tentang pembentukan kota Sungai Penuh di Wilayah Provinsi Jambi
yang menyebutkan proses peralihan aset harus dituntaskan paling lambat 5 (lima)
tahun. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan
peralihan aset barang milik daerah dari Kabupaten Kerinci kepada pemerintah
daerah Kota Sungai Penuh dan untuk mengetahui apa konsekuensi hukum jika
kabupaten kerinci tidak melaksanakan penyerahan aset kepada Kota Sungai
Penuh. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang berupa
penelitian dilapangan meliputi 2 (dua) daerah administrasi yaitu pemerintah
Kabupaten Kerinci dan pemerintah Kota Sungai Penuh. Selanjutnya
mengumpulkan bahan hukum melalui media online dan offline, Lalu dianalisis
menggunakan metode yuridis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan Pada
proses pelaksanaan peralihan aset barang milik daerah antara Kabupaten Kerinci
dan Kota Sungai Penuh telah melampaui batas waktu yang ditentukan undang�undang, disebabkan terdapat perbedaan penafsiran undang-undang oleh kedua
pihak dan disebabkan terdapat adanya ketidakpastian kewenangan dalam
menyelesaikan persoalan pelimpahan aset daerah antara Kabupaten Kerinci dan
Kota Sungai Penuh.
Kata kunci: Kota Sungai Penuh, Kabupaten Kerinci, Peralihan Aset Daerah.