PENEGAKAN SANKSI DISIPLIN TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MEMBERIKAN DUKUNGAN KEPADA SALAH SATU PESERTA PEMILIHAN KEPALA DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2020

Pegawai Negeri Sipil merupakan unsur aparatur negara. Sebagai unsur aparatur
negara, maka setiap Pegawai Negeri Sipil harus menjunjung tinggi netralitas, hal ini sesuai
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
Namun, pada Pilkada 2020 terdapat sembilan (9) Pegawai Negeri Sipil yang diduga
melakukan pelanggaran disiplin di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepahiang. Adapun
tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis Penegakan sanksi Disiplin
terhadap Pegawai Negeri Sipil yang memberikan dukungan kepada salah satu peserta
pemilihan Kepala Daerah Bupati Kepahiang tahun 2020 dan untuk mengetahui dan
menganalisis faktor faktor penghambat dalam Penegakan sanksi Disiplin terhadap Pegawai
Negeri Sipil yang memberikan dukungan kepada salah satu peserta pemilihan Kepala Daerah
Bupati Kepahiang tahun 2020. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris,
dengan metode penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terhadap
penegakan sanksi disiplin: Pertama, hanya satu (1) Pegawai Negeri Sipil yang sudah
dijatuhkan hukuman disiplin tingkat sedang dan untuk delapan (8) Pegawai Negeri Sipil
lainnya belum dilakukan pemeriksaan oleh Pejabat Pembina Kepegawain dan/atau Pejabat
yang berwenang. Kedua, terdapat faktor penghambat dalam penegakan sanksi disiplin di
Kabupaten Kepahiang antara lain: Ketidakpatuhan Hukum oleh Bupati, Kepala Inspektorat
dan atasan dari setiap PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin PNS, adanya
hubungan kekerabatan antara PNS dengan Pejabat-Pejabat di lingkup Pemerintahan Daerah
Kabupaten Kepahiang, Bawaslu Kabupaten Kepahiang tidak memiliki kewenangan penuh
dalam penanganan pelanggaran pada Pilkada.
Kata Kunci : Penegakan Sanksi Disiplin, Pegawai Negeri Sipil