ANALISIS YURIDIS PENERAPAN NORMA HUKUM TINDAK PIDANA CYBERPORN EKSAMINASI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BENGKULU NOMOR : 142/Pid.Sus/2021/PN.Bgl

Amanah UUD 1945 kepada Pemerintah Negara Indonesia untuk melindungi
segenap bangsa Indonesia, persoalan akan berselingkar pada pertanyaan
bagaimana cara pemerintah melindungi bangsa Indonesia dengan menggunakan
hukum dalam arti peraturan perundang-undangan sebagai instrumen mengatur
perilaku agar kehidupan bermasyarakat menjadi teratur, tertib, aman, dan damai.
Tujuan Mengetahui dan menganalisis pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam
menerapkan pasal 27 ayat (1) UUITE dalam putusan pengadilan Nomor:
142/Pid.Sus/2021/PN.Bgl; Menganalisis dasar pertimbangan yuridis Jaksa
Penuntut umum tidak menerapkan UU Pornografi; dan Merekomendasikan
penegakan hukum cyberporn di masa datang sebagai upaya mencegah kejahatan
tindak pidana cyberporn khususnya dalam bidang penawaran jasa. Metode
penelitan kajian putusan-normatif. Pertimbangan yuridis Penuntut umum dalam
menerapkan pasal 27 (1) UUITE karena Penuntut umum hanya melihat dari
unsur pasal 27 ayat (1) UUITE tidak meninjau dari UU Pornografi, Analisis
yuridis jaksa penuntut umum tidak menerapakan tindak pidana penyedia jasa
pornografi jika ditinjau berdasarkan pengaturan ketentuan pidana UUITE lebih
ringan hukumannya jika dibandingan UU Pornografi. Apabila ditemukan kasus
yang serupa putusan a quo Jaksa penuntut umum menemukan norma hukum UU
Pornografi selain dari yang diterapkan adalah UUITE.
Kata Kunci: Cyberporn, Putusan.