PERANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBENTUKAN DESA WISATA BAHARI DI KABUPATEN KAUR BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 93 TAHUN 2020 TENTANG DESA WISATA BAHARI

Rachmei, Delaria Astuti and M. Yamani, Yamani and Tri, Andika (2022) PERANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBENTUKAN DESA WISATA BAHARI DI KABUPATEN KAUR BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 93 TAHUN 2020 TENTANG DESA WISATA BAHARI. Other thesis, Universitas Bengkulu.

[thumbnail of Thesis] Text (Thesis)
SKRIPSI - Rachmei Delaria Astuti.pdf - Bibliography
Restricted to Repository staff only
Available under License Creative Commons GNU GPL (Software).

Download (4MB)

Abstract

Kabupaten Kaur merupakan Kabupaten yang terletak di wilayah pesisir Pantai
dengan sumber daya kelautan yang melimpah ruah. Salah satu sumber daya
kelautan tersebut adalah destinasi wisata bahari, seperti di Pantai Laguna dan
Pantai Wayhawang yang menjadi destinasi wisata unggulan Kabupaten Kaur.
Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 93/PERMEN�KP/2020 tentang Desa Wisata Bahari, Pemerintah Daerah memiliki kewajiban
untuk memberikan dukungan kebijakan, anggaran, dan fasilitas dalam
terbentuknya Desa Wisata Bahari. Saat ini, belum ada desa dengan destinasi
wisata di Kabupaten Kaur yang ditetapkan sebagai desa wisata bahari, walaupun
potensi yang dimiliki khususnya di Desa Merpas dan Desa Wayhawang yang
memliki Pantai Laguna dan Pantai Wayhawang. Tujuan dalam penelitian ini
meliputi untuk mengetahui peranan Pemerintah Kabupaten Kaur dalam
mendukung Pembangunan desa bahari dan untuk mengetahui hambatan
Pemerintah Kabupaten Kaur dalam mendukung pembangunan desa wisata bahari
pada desa merpas pantai laguna dan desa way hawang pantai wayhawang. Jenis
penelitian yang telah dilakukan adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian
yaitu pemerintah Daerah Kabupaten Kaur memiliki peranan dalam pembentukan
desa wisata bahari di Pantai Laguna dan Pantai Wayhawang berdasarkan Peraturan
Menteri Nomor 93 Tahun 2020 Tentang Desa Wisata Bahari. Pelaksanaan peranan
tersebut telah dilakukan dalam bentuk penyusunan Peraturan Daerah tentang
Rencana Induk Kepariwisataan Kabupaten Kaut tahun 2021-2025 serta
pembiayaan fasilitas pendukung pariwisata seperti gazebo, mushola, fasilitas
pejalan kaki, dan fasilitas pendukung lainnya, dan hambatan yang dihadapi oleh
Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur dalam melaksanakan pembangunan Desa
Wisata Bahari di Kabupaten Kaur adalah belum tuntasnya persoalan status tanah
di Pantai Laguna, sehingga Pemerintah Daerah belum dapat menyalurkan APBD
untuk pembangunan Pantai Laguna.
Kata Kunci: Peranan, Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur, Desa, Wisata, Bahari.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > Department of Law Science
Depositing User: Irma Rohayu, S.IPust
Date Deposited: 04 Nov 2025 02:54
Last Modified: 04 Nov 2025 02:54
URI: https://repository.unib.ac.id/id/eprint/30936

Actions (login required)

View Item
View Item

slot gacor terbaik

slot gacor terpercaya

Situs Resmi Bisawd

slot gacor 4d

Slot Terpercaya

Slot Gacor bet 200