PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN BARANG DAN JASA DI WILAYAH HUKUM KOTA BENGKULU SKRIPSI

Penegakan hukum tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa di wilayah hukum
Kota Bengkulu yang terjadi selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan, karena hanya
2 (dua) dalam kurun waktu 2016 dan Tahun 2019 perkara tindak pidana korupsi pengadaan
barang dan jasa di wilayah hukum Kota Bengkulu. Adapun tujuan penelitian yaitu; (1).
Untuk mengetahui dan mendeskripsikan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi
pengadaan barang dan jasa di wilayah hukum kota Bengkulu. (2). Untuk mengetahui dan
mendeskripsikan apa yang menjadi hambatan penegakan hukum terhadap tindak pidana
korupsi pengadaan barang dan jasa di wilayah hukum Kota Bengkulu. Jenis penelitian adalah
penelitian hukum empiris, dari segi sifat penelitian adalah deskriptif. Pada penedekatan
penelitian ini menggunakan pendekatan non doctrinal. Hasil penelitian penulis yaitu: (1).
Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa di wilayah
hukum Kota Bengkulu, belum maksimal karena hanya 2 dua perkara tindak pidana korupsi
pengadaan barang dan jasa di wilayah hukum Kota Bengkulu diproses oleh aparat penegak
hukum yakni; tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa di bidang pembangunan
gedung unit sekolah baru menengah kejuruan terpadu (SMK IT) berbasis arsitek
enterpreneur di Kota Bengkulu dan Pengadaan Beras di Perum Bulog Kota Bengkulu. (2).
Hambatan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa di
wilayah hukum Kota Bengkulu yaitu: Lambatnya keluar hasil audit kerugian negara dari
BPKP Dalam proses pengawasan internal pengadaan barang dan jasa. Kurangnya personil
dari lembaga BPKP Provinsi Bengkulu dalam audit kerugian negara. Keterbatasan sumber
dana/anggaran penanganan perkara dalam kegiatan penyidikan pengadaan barang dan jasa di
wilayah hukum Kota Bengkulu.
Kata Kunci: Penegakan hukum, Tindak Pidana Korupsi, Pengadaan Barang Dan
Jasa.