ANALISIS YURIDIS SENGKETA TANAH HGU ANTARA PT. PURNAWIRA DHARMA UPAYA DENGAN MASYARAKAT DI KECAMATAN LAIS KABUPATEN BENGKULU UTARA

Hak Guna Usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah dengan jangka
waktu paling lama 35 (tiga puluh lima) tahun, diperpanjang untuk jangka waktu
paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dan diperbaharui untuk jangka waktu
paling lama 35 (tiga puluh lima) tahun, guna untuk keperluan perusahaan
pertanian, perikanan atau peternakan. Pada kenyataannya, keberadaan berbagai
jenis perusahaan swasta yang telah mendapatkan Hak Guna Usaha seringkali
menimbulkan atau memantik sengketa dengan masyarakat. Salah satu sengketa
tanah yang tercatat di Badan Pertanahan Nasional adalah sengketa tanah Hak
Guna Usaha antara PT. Purnawira Dharma Upaya dengan masyarakat di
Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui dan memahami faktor penyebab terjadinya sengketa tanah Hak Guna
Usaha antara PT. Purnawira Dharma Upaya dengan masyarakat di Kecamatan
Lais Kabupaten Bengkulu Utara, dan untuk mengetahui penyelesaian sengketa
tersebut. Untuk mengetahui hal tersebut digunakan penelitian hukum empiris
dengan pendekatan sosiologi hukum, karena yang akan diteliti adalah fenomena
sosial dalam masyarakat yang tampak aspek hukumnya, lalu menganalisis dengan
berbagai aturan hukum (Peraturan Perundang-undangan). Berdasarkan hasil
penelitian, ditemukan bahwa faktor terjadinya sengketa ada 2, yaitu: Pertama,
penelantaran tanah secara fisik oleh PT. Purnawira Dharma Upaya selama
bertahun-tahun sehingga membuka peluang bagi masyarakat untuk memanfaatkan
tanah guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kedua, adanya oknum-oknum yang
mencari keuntungan dengan modus menggarap lahan hak guna usaha dan
membuat patok-patok lahan, lalu menjual lahan tersebut kepada masyarakat
dengan harga yang murah. Sedangkan dalam hal penyelesaian sengketa tanah Hak
Guna Usaha antara PT. Purnawira Dharma Upaya dengan masyarakat di
Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara dilakukan secara non-litigasi, yakni
negosiasi dan mediasi. Namun, dalam penyelesaian sengketa tersebut tidak
mencapai solusi yang win-win solution.
Kata Kunci: Hak Guna Usaha, Sengketa Tanah, Penyelesaian Sengketa