STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 21/PID.SUS�TPK/2020/PN.BGL, TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI

Perbuatan pungutan liar yang selanjutnya disebut dengan pungli merupakan salah satu
bentuk tingkah laku atau perbuatan yang secara ekonomis, maupun psikologis,
menyerang atau merugikan mayarakat, dan melukai perasaan dalam kehidupan bersama
yang dirasakan oleh masyarakat. Pada praktiknya, pungli ini umumnya dilakukan oleh
pejabat negeri sipil atau aparat yang di luar wewenangnya dengan tanpa memiliki izin
resmi meminta sejumlah uang kepada pihak yang berkepentingan dan biasanya
perbuatan itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Sampai saat ini pungli belum
memiliki aturan hukum yang mengaturnya secara jelas, namun karena pungli ini
dianggap masyarakat sebagai salah satu bentuk kejahatan, maka terhadap perbuatan
ini perlu adanya suatu penerapan sanksi pidana sebagai bentuk pencegahan maupun
pemberantasan pungli. Akibat ketidakjelasan hukum tersebut, sehingga dalam
praktiknya terdapat 2 (dua) putusan pengadilan yang berbeda dalam penerapan pasal
pidananya. Permasalahan yang diajukan dalam skripsi ini adalah bagaimana penerapan
hukum oleh Hakim terhadap perbuatan pungli yang terdapat pada Putusan nomor
21/PID.SUS-TPK/2020/PN.BGL. Untuk memperoleh data penelitian, digunakan
metode penelitian Normatif. Data sekunder yang dikumpulkan kemudian dianalisa
dengan menggunakan analisa kulitatif dan disampaikan dengan metode deskriptif,
serta metode pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan studi
kepustakaan. Setelah dilakukan pembahasan, didapatkan beberapa kesimpulan
bahwa pengaturan hukum terhadap perbuatan pungli dalam putusan nomor
21/PID.SUS-TPK/2020/PN.BGL menghukum pelaku pungli dengan Pasal 12 huruf e
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi dan
Kata Kunci : Pungutan Liar, Pemerasan, Korupsi