PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENDUDUK SIPIL DI WILAYAH KONFLIK BERSENJATA BERDASARKAN KONVENSI JENEWA IV 1949 (KONFLIK SURIAH TAHUN 2013-2014)

Penelitian dilatarbelakangi oleh konflik bersenjata yang terjadi di Suriah antar
pemerintah Suriah dengan penduduk sipil pasca hasil dari pemilihan umum. Terpilihnya
Bashar al-Assad dalam pemilu pemungutan suara kontroversial yang memperpanjang
kekuasaan Assad. Ketua parlemen mengumumkan bahwa Assad memperoleh 95,1 persen
suara sekaligus mengalahkan dua penantang yang hampir tidak dikenal. Hasil pemilu
pemungutan suara yang di peroleh Bashar al-Assad membuat penduduk sipil mencurigai
adanya kecurangan dalam hasil tersebut. Akibat dari konflik bersenjata telah mengakibatkan
banyak penduduk sipil menjadi korban. Permasalahan yang diteliti diatas mengenai (1)
bagaimana pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap penduduk sipil dalam konflik
bersenjata; dan (2) bagaimana bentuk perlindungan terhadap penduduk sipil diwilayah
konflik bersenjata di Suriah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dilakukan
dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder dan pendekatan penelitian dengan
perundang-undangan (statue approach) serta dengan pendekatan kasus (case approach).
Adapun hasil dari penelitian ini, yaitu (1) pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap
penduduk sipil dalam kondisi apapun terdapat dalam Pasal 14 Konvensi Jenewa IV 1949
tentang perlindungan hukum terhadap penduduk sipil, dimana dalam pasal tersebut
menyatakan bahwa dalam waktu damai,pihak-pihak dalam permusuhan sedemikian harus
melindungi yang luka, sakit dan orang-orang tua,anak-anak dibawah lima belas tahun,wanita�wanita hamil serta ibu-ibu dari anak dibawah tujuh tahun.Terdapat juga didalam pasal
27,30,31,dan 33 Konvensi Jenewa IV 1949 mengatur tentang hak-hak yang harus diterima
oleh penduduk sipil dalam konflik bersenjata ; (2) mengenai bentuk dari perlindungan yang
harus di terima oleh penduduk sipil dalam konflik bersenjata di Suriah memperoleh hak-hak
yang telah diatur seperti dengan cara mengevakuasi penduduk sipil melalui Resolusi Dewan
Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 2169 Tahun 2014 dan United Nations High
Commissioner for Reffuge (UNHCR) untuk memebrikan bantuan fasilitas seperti pelayanan
kesehatan dan pendidikan.
Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Penduduk Sipil, Konflik Bersenjata.