PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI TERHADAP PELANGGARAN KAWASAN TANPA ROKOK DI KABUPATEN BENGKULU UTARA BERDASARKAN PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA NOMOR 33 TAHUN 2018

Penelitian dalam skripsi ini di latarbelakangi oleh penegakan sanksi hukum administrasi
yang kurang tegas sehingga masyarakat sering melakukan pelanggaran peraturan tentang
Kawasan tanpa rokok di Kabupaten Bengkulu Utara. Tujuan dari penelitian ini adalah
Untuk mengetahui Implementasi Penegakan Hukum Administrasi yang tepat berdasarkan
Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kawasan
Tanpa Rokok di Kabupaten Bengkulu Utara. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja
yang menjadi penghambat dalam penegakan sanksi Administrasi terhadap Pelanggaran
Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Bengkulu Utara berdasarkan Peraturan Bupati
Nomor 33 Tahun 2018. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan
menggunakan pendekatan empiris. Data-data diperoleh dari wawancara yang terkait
dengan penegakan hukum administrasi terhadap pelanggaran Kawasan tanpa rokok. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa: pertama, Penegakan Ssnksi terhadap Pelanggaran
Kawasan Tanpa Rokok yang tidak di atur di dalam Peraturan Bupati Bengkulu Utara
Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok. Kedua, faktor
penghambat penegakan Sanksi Administrasi dalam Peraturan Bupati Bengkulu Utara
Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok adalah Sumber Daya
Manusia, Pendanaan, dan Fasilitas. Kesimpulan: pertama, dalam mengimplementasikan
Peraturan Bupati Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 33 Tahun 2018 tidak berjalan
karena tidak mencantumkan atau menegakkan Sanksi Administrasi. Kedua, Sanksi
Administrasi yang tepat terhadap Pelanggaran Kawasan Tanpa Rokok adalah Paksaan
Pemerintah.
Kata Kunci: Penegakan, Hukum Administrasi, Pelanggaran Kawasan Tanpa Rokok