PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK ATAS TANAH EKS POLITEKIYIK KESEHATAN PROYINSI BENGKULU

Penyelesaian kasus tanah antara Universitas Bengkulu dengan warga
masyarakat yang menguasai tanah Eks Politeknik Kesehatan Provinsi Bengkulu
yang terletak di Jalan Indragiri Padang Harapan sampai saat ini belum selesai.
Pada tanggal 21 Februari 2017 terbit berita acara serah terima sertipikat tanah
milik Pemerintah Provinsi Bengkulu kepada Kementerian Riset, Teknologi dan
Pendidikan Tinggi. Pada tanggal 05 April 2017 Universitas Bengkulu menerima
berita acara serah terima barang milik Negara berikut sarana dan prasarana
termasuk sebidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan Politeknik Kesehatan
Provinsi Bengkulu dari Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
Pada tahun 2018 Universitas Bengkulu mengajukan permohonan balik nama
sertipikat tanah nomor 07.04.03.04.4.00072 berupa tanah seluas 46.128 M2
atas
nama Pemda Tk 1 Bengkulu menjadi Pemerintahan Republik Indonesia c/q
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi kepada Kantor Badan
Pertanahan Nasional Kota Bengkulu. Hasil pengukuran tanah tidak sesuai dengan
berita acara serah terima sebagaimana dalam peta bidang yang dikeluarkan oleh
Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Bengkulu. Penelitian ini bertujuan untuk
menggambarkan dan menjelaskan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas
tanah yang menguasai tanah Eks Politeknik Kesehatan Provinsi Bengkulu serta
untuk mengetahui dan menganalisis status penguasaan hak atas tanah Eks
Politeknik Kesehatan Provinsi Bengkulu. Metode penelitian menggunakan
wawancara terstruktur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Tanah Eks
Politeknik Kesehatan Provinsi Bengkulu sah milik Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset dan Teknologi berdasarkan berita acara serah terima sertipikat
dari Pemerintahan Provinsi Bengkulu, (2) Tanah Eks Politeknik Kesehatan
Provinsi Bengkulu sebagian telah dikuasai pihak lain berdasarkan Surat Izin
Menempati yang dikeluarkan oleh Direktur Rumah Sakit Daerah M Yunus
Provinsi Bengkulu dan Surat lainya berbentuk SKT yang dikeluarkan oleh
Pemerintah setempat.
Kata kunci: Perlindungan Hukum, Hak Atas Tanah.