EFEKTIVITAS PROGRAM SEKOLAH KADER PENGAWASAN PARTISIPATIF OLEH BAWASLU PROVINSI BENGKULU

Undang- undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu memberikan amanat yang melakukan pengawasan pemilu adalah Bawaslu yang terdiri dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu Luar Negeri, dan Pengawas TPS. Undang – undang tersebut semakin menampakkan pergeseran orientasi mendasar
yaitu derajat independensi dan tugas dan wewenang pengawasan pemilu yang semakin menguat.Independensi mengacu pada proses perekrutan pengawas pemilu berasal dari kelompok masyarakat independen/ non partisan. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga negara yang bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan pemilu juga memiliki tugas untuk
mendorong tumbuh kembangnya pengawasan partisipatif, termasuk di dalamnya melakukan akreditasi lembaga pemantau pemilu. Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKPP) merupakan salah satu cara Bawaslu untuk melibatkan peran masyarakat pada setiap pesta demokrasi. Salah satu misi Bawaslu adalah mendorong pengawasan partisipatif berbasis masyarakat, keterlibatan masyarakat dalam pengawalan demokrasi harus terlebih dahulu melalui proses sosialisasi dan transfer pengetahuan serta keterampilan pengawasan Pemilu. Dengan semangat transfer pengetahuan dan keterampilan itu, Bawaslu menginisiasi Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP). SKPP adalah gerakan bersama antara Bawaslu dengan masyarakat untuk menciptakan
proses Pemilu yang berintegritas. Di satu sisi, Bawaslu menyediakan layanan pendidikan, di sisi masyarakat, pemilih berinisiatif untuk turut berpartisipasi mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada. Penelitian ini bertujuan untuk melihat Efektivitas Program Sekolah Kader Pengawasan
Partisipatif yang dilakukan Bawaslu Provinsi Bengkulu. Aspek yang digunakan dari penelitian ini diadopsi dari Subagyo, yaitu: ketepatan sasaran program, sosialisasi program, pencapaian tujuan program, dan pemantauan program. Hasil penelitian ini dalam aspek sosialisasi, sosialisasi
dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Bengkulu dengan dua cara yaitu, pertama dilakukan pada saat kegiatan Rakor dan Bimtek Bawaslu, kedua dilakukan secara online melalui media sosial yang dimiliki Bawaslu. Sosialisasi program ini dinilai belum efektif dikarenakan Bawaslu Provinsi Bengkulu tidak melakukan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat yang berakibat masih banyak masyarakat yang belum mengetahui mengenai program Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif. Dalam aspek pemantauan program ini diniliai kurang efektif, karena belum ada tindak lanjut secara spesifik dari Bawaslu menyangkut program SKPP. Tindak lanjut dari Bawaslu
setelah diadakannya pelatihan yaitu alumni program SKPP dibuatkan grup Whatsapp selanjutnya dipantau mengenai kegiatan alumni dari grup Whtasapp, dan alumni dari program SKPP diikutsertakan ketika ada kegiatan dari Bawaslu. Peneliti menyimpulkan bahwa program Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif yang dilakukan Bawaslu Provinis Bengkulu belum berjalan dengan efektif.Kata Kunci : Efektivitas, Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif