PERJANJIAN SEWA MENYEWA GEDUNG BALAI BUNTAR ANTARA PENYEWA DENGAN PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU MENURUT PERATURAN GUBERNUR BENGKULU NOMOR 35 TAHUN 2018

Persoalan sewa menyewa gedung Balai Buntar menarik untuk diangkat,
karena jumlah bangunan dan tahan relatif statis, sedangkan kebutuhan manusia
selalu dinamis, semakin hari kebutuhan manusia semakin kompleks. Tujuan
penulisan skripsi adalah untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian sewa menyewa
pemakaian gedung Balai Buntar ditinjau dari Peraturan Gubernur Bengkulu
Nomor 35 Tahun 2018 serta untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa
dalam perjanjian sewa menyewa gedung Balai Buntar. Metode penelitian
menggunakan yuridis empiris yaitu dilakukan melalui survei lapangan untuk
mengidentifikasi permasalahan yang sebenarnya terjadi, dan dikaitkan dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku serta teori-teori hukum. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa:(1) pelaksanaan perjanjian sewa menyewa gedung
Balai Buntar belum sesuai dengan peraturan gubernur nomor 35 tahun 2018
tentang tata cara pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau
bangunan karena tidak memenuhi pasal 25 yaitu syarat berupa surat permohonan
dan fotokopi KTP, padahal apabila syarat berupa surat permohonan dan fotokopi
KTP tidak terpenuhi perjanjian dapat dibatalkan, (2) penyelesaian sengketa yang
terjadi dalam perjanjian sewa menyewa gedung Balai Buntar dilakukan dengan
cara negosiasi kedua belah pihak, penyewa yang membatalkan sewa mencari
penyewa pengganti dan uang yang sudah dibayar untuk sewa bisa diambil dari
penyewa pengganti tersebut.
Kata kunci: Perjanjian, Sewa Menyewa, Barang Milik Daerah.