TINJAUAN HUKUM MENGENAI EKSEKUSI MATI WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI TANPA PEMBERITAHUAN KEKONSULERAN MENURUT PASAL 36 KONVENSI WINA 1963 TENTANG HUBUNGAN KONSULER

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya kasus tindak pidana yang
dilakukan oleh Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri. Dimana hampir
202 WNI tersebut terancam hukuman mati. Pada penelitian ini, akan membahas
permasalahan, mengenai (1) bagaimana pengaturan pemberitahuan kekonsuleran
menurut Pasal 36 Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler; dan (2)
apakah penyebab terjadinya tindakan eksekusi mati WNI di luar negeri tanpa
pemberitahuan kekonsuleran. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui
bagaimana pengaturan pemberitahuan kekonsuleran menurut Pasal 36 Konvensi
Wina 1963; dan (2) mengetahui penyebab terjadinya tindakan eksekusi mati WNI
di luar negeri tanpa pemberitahuan kekonsuleran. Penelitian ini merupakan
penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan serta
pendekatan kasus. Adapun hasil penelitian ini, yaitu (1) pengaturan mengenai
pemberitahuan kekonsuleran terdapat di dalam Pasal 36 Konvensi Wina 1963,
dimana di dalam pasal tersebut menyatakan bahwa setiap perwakilan negara
berhak untuk mendapat pemberitahuan terkait permasalahan yang dialami oleh
warga negaranya. (2) Tindakan Arab Saudi yang tidak memberikan
pemberitahuan kekonsuleran tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat di
dalam Pasal 36 Konvensi Wina 1963. Dimana tindakan eksekusi mati WNI di luar
negeri tanpa pemberitahuan kekonsuleran terjadi karena (a) ketentuan hukum
negara setempat; dan (b) tidak adanya perjanjian Mandatory Consular
Notification.
Kata Kunci : Pemberitahuan Kekonsuleran, Konvensi Wina 1963