ANALISIS PEMBANGUNAN EKONOMI DI WILAYAH SUMATERA BAGIAN SELATAN

Pembangunan yang berorientasi pertumbuhan (growth) telah membawa sejumlah
perubahan yang cukup signifikan. Angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan
sejumlah prestasi pun banyak yang diraih. Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan
merupakan proses pembangunan. Hal ini menyebabkan pemerintah menetapkan
laju
pertumbuhan dalam perencanaan dan tujuan pembangunan. Selain
pertumbuhan yang tinggi pembangunan daerah harus juga dapat mengurangi
tingkat kemiskinan dan pendapatan. melaksanakan pembangunan ekonomi, setiap
daerah memiliki kemampuan dan kendala yang berbeda, termasuk di antaranya
adalah daerah-daerah pada wilayah Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel).
Ketertinggalan antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya masih
disebabkan belum digunakannya secara optimal sumberdaya yang ada di daerah
tersebut dan masih minimnya sarana dan prasarana yang dibuat oleh pemerintah
untuk mendukung investasi yang dilakukan oleh pihak swasta. Dengan kata lain
bahwa masyarakat atau daerah yang memiliki faktor produksi yang rendah kurang
mendapat kesempatan sehingga tidak mendapat manfaat dari pertumbuhan
ekonomi.
Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi,
tingkat kemandirian daerah, pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan angkatan
kerja di wilayah Sumbagsel. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif
yang merupakan penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini
dari suatu fenomena tertentu. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang
diperoleh melalui studi dokumentasi diambil dari Badan Pusat Statistik Provinsi
Bengkulu. Data penelitian berupa data pertumbuhan ekonomi, kemandirian
keuangan, pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan angkata kerja. Metode analisis
data yang dipergunakan adalah analisis deskriptif.
Berdasarkan penelitian lapangan, diperoleh hasil: (1) Trend pertumbuhan ekonomi
di
Wilayah Sumatera Bagian Selatan pada tahun 2011-2018 mengalami
peningkatan. Provinsi Jambi memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi diikuti oleh
Provinsi Bengkulu, Provinsi Lampung, Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi
Bangka Belitung. Dengan melihat laju pertumbuhan ekonomi di Sumatera Bagian
Selatan, terlihat fluktuasi yang beragam. Perkembangan pertumbuhan ini
disebabkan karena beberapa faktor makro yang tidak terduga seperti kondisi
ekonomi internasional yang mempengaruhi ekonomi nasional dan berdampak pada
pertumbuhan ekonomi di daerah, laju inflasi yang tidak menentu, nilai tukar rupiah
vii
terhadap mata uang asing, dan faktor-faktor lainnnya. (2) Tingkat kemandirian
daerah wilayah Sumbagsel mengalami perkembangan yang beragam. Provinsi
Lampung menjadi provinsi dengan kemandirian keuangan daerah tertinggi
dibandingkan dengan provinsi lainnya di Sumbagsel. Sedangkan Bengkulu dan
Jambi memiliki kemandirian keuangan yang lebih rendah dibandingkan dengan
provinsi lainnya. Jika diamati perolehan PAD wilayah Provinsi Sumbagsel masih
lebih rendah dibandingkan dengan dana perimbangan yang diterima oleh setiap
provinsi. Secara umum, tingkat kemandirian provinsi di Sumbagsel masih rendah
karena berada angka kurang dari dua puluh lima persen. (3) Jumlah penduduk di
wilayah Sumbagsel mengalami perkembangan yang beragam. Provinsi Bangka
Belitung menjadi provinsi yang memiliki jumlah penduduk tertinggi dibandingkan
dengan provinsi lainnya di Sumbagsel. Sedangkan Provinsi Bengkulu memiliki
jumlah penduduk paling rendah di Sumatera Bagian Selatan. (4) Provinsi Lampung
dan Provinsi Sumatera Selatan merupakan provinsi di wilayah Sumbagsel yang
memiliki Angkatan kerja yang tinggi. Artinya, jumlah pengangguran (jumlah
pencari kerja) di kedua provinsi ini relative tinggi dibandingkan dengan wilayah
lainnya. Tingkat pengangguran yang tinggi tersebut akan berpengaruh pada
tingginya tingkat kemiskinan di wilayah tersebut.
Beberapa saran berkaitan dengan peningkatan kemandirian dan kemampuan
keuangan daerah, yakni: (1) Dalam kerangka otonomi daerah pemerintah daerah
harus dapat meningkastkan pendapatan asli daerahnya dengan mencari sumber
sumber pendapatan yang sah, sehingga mendongkrak pendapatan asli daerah. Hal
ini dimaksudkan untuk meningkatkan kemandirian daerah tersebut; (2) Pemberian
keringanan pajak dan pengampunan pajak bagi usaha-usaha produktif diperlukan
sebagai wujud imbal balik dari pemerintah atas pajak yang dibayarkan oleh dunia
usaha. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dan kesediaan wajib
pajak membayar pajak ke kas daerah; dan (3) Pemerintah daerah dalam menyusun
dan realisasi pendapatan dan belanja daerah perlu juga memperhatikan arah
perkembangan pola hubungan dan kemampuan keuangan daerahnya agar
menunjukkan kondisi yang lebih baik.
Kata Kunci: Pertumbuhan Ekonomi, Kemandirian daerah, Pertumbuhan
Penduduk dan Pertumbuhan Angkatan Kerja