PENGUJIAN HUKUM WAGNER DAN ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI BELANJA DAERAH KABUPATEN DAN KOTA DI WILAYAH SUMBAGSEL

Kaitan pendapatan wilayah dengan belanja pemerintah dikenal dengan
istilah Hukum Wagner. Hukum Wagner menjelaskan adanya hubungan positif
antara pendapatan masyarakat dalam suatu wilayah dengan belanja pemerintah
wilayah tersebut (Jaén, 2018). Provinsi Jambi, Provinsi Bangka Belitung, Provinsi
Sumatra Selatan, Provinsi Lampung dan Provinsi Bengkulu mempunyai total
belanja pemerintah kabupaten dan kota rata-rata dan PDRB per kapita provinsi
terendah di Sumatra. Keempat provinsi ini di wilayah Sumbagsel. Selain PDRB
per kapita kabupaten dan kota, pengeluaran belanja pemerintah kabupaten dan
kota dapat dilihat dari perkembangan jumlah penduduk kabupaten dan kota dan
pajak kabupaten dan kota.
Penelitian ini dilakukan untuk menguji keberlakuan Hukum Wagner dan
menganalisis pengaruh positif PDRB per kapita kabupaten dan kota, pajak
kebupaten dan kota dan jumlah penduduk kabupaten dan kota terhadap belanja
pemerintah kabupaten dan kota di wilayah Sumbagsel. Data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah data belanja pemerintah kabupaten dan kota, PDRB
per kapita kabupaten dan kota, pajak kabupaten dan kota dan jumlah penduduk
kabupaten dan kota. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda
dengan menggunakan metode data panel yang diolah menggunakan software
eviews 9.0. Hasil penelitian ini yaitu (1) PDRB per kapita kabupaten dan kota,
pajak kabupaten dan kota dan jumlah penduduk kabupaten dan kota berpengaruh
positif terhadap belanja pemerintah kabupaten dan kota (2) Hukum Wagner
berlaku di kabupaten dan kota di wilayah Sumbagsel.
Saran terhadap pemerintah yaitu (1) Pemerintah daerah selaku yang
berwenang dalam mengelola keuangan daerah dituntut untuk lebih memperluas
objek pajak daerah secara intensifikasi maupun ekstensifikasi. (2) Menstabilkan
perolehan pajak daerah agar meningkat setiap tahun yang nantinya dapat
digunakan untuk meningkatkan pengalokasian belanja pemerintah.(3) Pemerintah
daerah dapat meningkatkan PDRB per kapita misalnya dengan menciptakan iklim
usaha yang kondusif bagi penanam modal agar terus mendorong investasi dan
menyerap banyak tenaga kerja sehingga pemerintah daerah dapat meningkatkan
pengalokasian belanja pemerintah. (4) Pemerintah daerah dapat meningkatkan
belanja pemerintah untuk pelayanan publik.
Keyword : PDRB Per Kapita, Jumlah Penduduk, Belanja Pemerintah, Pajak