ANALISIS YURIDIS PERATURAN GUBERNUR BENGKULU NOMOR 22 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENNGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019

Peraturan Gubernur adalah Peraturan Pelaksana di tingkat daerah yang diakui
keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan
oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan
kewenangan. Dibentuknya Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 22 Tahun 2020
Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai
Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 menimbulkan
permasalahan karena Peraturan Gubernur ini dibentuk atau diperintah dari Instruksi
Presiden, sementara Instruksi Presiden bukan lah peraturan perundang-undangan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Keabsahan Peraturan Gubernur Bengkulu
Nomor 22 Tahun 2020 yang dibentuk karena perintah dari Instruksi Presiden dan
Keabsahan Sanksi Administrasi dalam Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 22
Tahun 2020. Untuk mengetahui hal tersebut digunakan penelitian normatif dengan
pendekatan undang-undang (statute approach). Karena penelitian ini dengan
menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu
hukum yang sedang ditangani. Hasil dari penelitian ini yaitu peraturan Gubernur
Bengkulu Nomor 22 Tahun 2020 sah dibentuk oleh Instruksi Presiden karena hal
kegentingan yang disebabkan oleh pandemi covid-19, dan sanksi administrasi dalam
Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 22 Tahun 2020 sah menjadi materi muatan
Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 22 tahun 2020 karena materi muatan peraturan
pelaksana adalah sesuai yang diperintahkan ke peraturan tersebut.
Kata Kunci: Peraturan Gubernur, Instruksi Presiden, Sanksi Administrasi,
Covid-19