PENYELENGGARAAN PROGRAM RUMAH SINGGAH DALAM MEMBERIKAN PENDAMPINGAN TERHADAP ANAK JALANAN DI KOTA BENGKULU

Negara menjamin hak dan kewajiban warga negaranya sesuai dengan UUD NKRI
1945, yaitu dalam pasal 34 ayat (1) berbunyi “fakir miskin dan anak-anak terlantar
dipelihara oleh negara”. Negara sebagai pengayom dan pelindung serta harus
bertanggung jawab langsung dalam penanganan dan pembinaan terhadap anak
jalanan. Berdasarkan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 41 Tahun 2021
Tentang Penyelenggaraan Rumah Singgah Terpadu Harapan dan Doa
menyebutkan bahwa yang dimaksud Rumah singgah adalah tempat
sementara/transit klien penyandang masalah kesejahteraan sosial sebelum dirujuk
menuju tempat/institusi yang memiliki pelayanan tingkat lanjut. Untuk
mengetahui ketercapaian tujuan tersebut, maka skripsi ini menggunakan teori
implementasi kebijakan oleh Merille S. Grindle yaitu, isi kebijakan. Adapun
metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif.
Pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan metode observasi,
wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan aspek isi kebijakan dari hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pendampingan terhadap anak
jalanan di Kota Bengkulu sudah berjalan namun belum terlaksana secara optimal.
Hal ini dikarenakan rumah singgah belum sepenuhnya menjalankan program
pendampingan sesuai dengan Peraturan yang berlaku. Setelah dilakukannya
pendampingan masih ada anak jalanan yang turun kejalanan. Hal ini karena
singkatnya waktu pendampingan yang dilaksanakan oleh rumah singgah.
Selanjutnya keterbatasan anggaran biaya, anggaran biaya inilah yang menjadi
kendala bagi rumah singgah dalam melaksanakan pendampingan. Seharusnya
pendampingan dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari akan tetapi, penemuan
dilapangan rumah singgah hanya melaksanakan bebrapa hari saja. Hal tersebut
karena dilatarbelakangi oleh minimnya anggaran biaya dalam program
pendampingan anak jalanan.
Kata Kunci: Penyelenggaraan, Rumah Singgah, Pendampingan, Anak
Jalanan