PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERTANGGUNG DARI PERUSAHAAN ASURANSI YANG TIDAK MELAKUKAN PEMBAYARAN ATAS KLAIM ASURANSI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN (STUDI PADA PERUSAHAAN ASURANSI BAKRIE LIFE)

Permasalahan utama pada perusahaan asuransi terdapat di kinerja investasi. Hal
tersebut melahirkan sejumlah kasus gagalnya pembayaran klaim dalam
perusahaan asuransi. Terlebih, bahwa OJK mengakui terdapat celah pada
pengaturan yang ada dalam pengawasan IKNB terkhusus pada asuransi,
pembiayaan, dan dana pensiun. Kasus gagal bayar pada perusahaan-perusahaan
asuransi tersebut menjadi salah satu polemik tersendiri apabila dikaitkan dengan
fungsi pengawasan OJK selaku lembaga independen yang memiliki otoritas dalam
melakukan pengawasan terhadap industri jasa keuangan nasional. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaturan mengenai
pertanggungjawaban perusahaan asuransi terhadap nasabahnya dan mengetahui
sekaligus menganalisis perlindungan hukum terhadap nasabah dari perusahaan
asuransi yang gagal bayar oleh Otoritas Jasa Keuangan. Metode penelitian
menggunakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan
dan konseptual. Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum
sekunder dan bahan hukum tersier. Prosedur pengumpulan bahan hukum akan
dilakukan dengan dengan penelusuran online (internet) dan offline (buku-buku).
Pengolahan bahan hukum dilakukan secara sistematisasi. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa : 1) Ketika terjadi suatu persoalan pembayaran klaim
perusahaan harus segera menyelesaikan pembayaran tersebut secepat mungkin.
Sebelum melakukan pencabutan izin usaha perusahaan wajib terlebih dahulu
menyelesaikan seluruh kewajibannya. Sehingga tertanggung dapat sesegera
mungkin menerima haknya dan perusahaan dapat sesegera mungkin pula
menyelesaikan kewajibannya dan 2) Perlindungan hukum terhadap nasabah
perusahaan asuransi gagal bayar oleh Otoritas Jasa Keuangan menurut undang�undang no 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan ada dua bentuk yaitu
upaya perlindungan preventif dan represif. Pada upaya perlindungan hukum
preventif, OJK dapat melakukan pengawasan langsung terhadap perusahaan
asuransi. Sementara pada upaya perlindungan hukum represif, OJK dapat
melakukan penyidikan, menjatuhkan sanksi administratif dan menjatuhkan sanksi
denda kepada setiap orang yang melanggar ketentuan OJK dan/atau peraturan
perundang-undangan lainnya yang bersangkutan.
Kata kunci: Perlindungan hukum, Otoritas Jasa Keuangan, Perusahaan Asuransi