BEKAS ISTRI DAN ANAK PASCA PERCERAIAN DALAM PEMBAGIAN GAJI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DI KOTA BENGKULU

Skripsi ini membahas mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Bekas Istri
dan Anak Pasca Perceraian Dalam Pembagian Gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) di
Kota Bengkulu yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990
Pasal 8 mengenai ketentuan kewajiban Aparatur Sipil Negara pria membagi sebagian
gajinya kepada bekas istri dan anaknya. Penelitian ini bertujuan :1. Untuk mengetahui
pelaksanaan putusan putusan pengadilan agama terhadap perceraian Aparatur Sipil
Negara (ASN) di Kota Bengkulu 2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum
terhadap bekas istri dan anak pasca perceraian dalam pembagian gaji Aparatur Sipil
negara (ASN) di instansinya di Kota Bengkulu. Metode penelitian yang digunakan
oleh penulis adalah penelitian hukum empiris yang menguraikan dan menjelaskan
tentang bagaimana pelaksanaan putusan pengadilan agama terhadap perceraian
Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Bengkulu dan bagaimana Perlindungan Hukum
Terhadap Bekas Istri dan Anak Pasca Perceraian Dalam Pembagian Gaji Aparatur
Sipil Negara (ASN) di Instansinya di Kota Bengkulu. Adapun teknik yang
digunakan adalah teknik wawancara dan studi dokumen sebagai sumber data.
kemudiaan data yang telah dianalis, ditarik kesimpulan yang menghasilkan gambaran
pelaksanan putusan pengadilan terhadap pembagian gaji ASN pasca perceraian dan
perlindungan hukum terhadap bekas istri dan pasca perceraian diinstansinya dikota
Bengkulu. hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1. Perceraian Aparatur Sipil
Negara (ASN) harus memiliki izin perceraian terlebih dahulu sedangkan untuk
pembagian gaji hak bekas istri dari seorang suami yang berstatus ASN harus
dimintak oleh seorang istri kepada hakim saat proses persidangan perceraian,
pengadilan akan memutuskan bila terbukti istri layak mendapatkan bagian gaji hak
dari bekas suaminya, pengambilan hak bagian gaji bisa langsung dibendahara
tempat ASN bekerja atau dapat meminta untuk dikirimkan kepada yang
bersangkutan. 2. Bentuk Perlindungan hukum terhadap hak bekas istri dan anak
pasca perceraian dilindungi oleh Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Atas
Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan
Kompilasi Hukum Islam (KHI).
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Perceraian, Anak dan Bekas Istri, Aparatur Sipil
Negara