PENGARUH LEGAL AUDIT ASET, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH DAN PEMANFAATAN SIMDA BMD TERHADAP PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH (STUDI PADA PEMERINTAH KOTA BENGKULU)

Barang milik daerah (BMD) adalah semua barang yang dibeli maupun
diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) atau berasal
dari perolehan lainnya yang sah,obaik barang bergerak maupun yang tidak
bergerak ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung,
diukur atau ditimbang. Barang milik daerah/ aset tetap pemerintah harus dikelola
dengan baik dikarenakan aset tersebut dapat menjadi beban biaya karena sebagian
dari aset membutuhkan perawatan atau pemeliharaan dan akan terdepresiasi
seiring berjalannya waktu. Salah satu bentuk pengelolaan barang milik daerah
yaitu melalui proses penatausahaan. Penatausahaan barang milik daerah meliputi
pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai ketentuan
yang berlaku.
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh legal audit aset, sistem
pengendalian internal pemerintah dan pemanfaatan SIMDA BMD terhadap
penatausahaan barang milik daerah. Metode penelitian ini menggunakan metode
kuantitatif. Pengumpulan data menggunakan data primer yang diperoleh dari hasil
penyebaran kuesioner kepada pengelola barang milik daerah di SKPD Kota
Bengkulu. Data kuesioner yang telah dikumpulkan serta diolah berjumlah 62
sampel. Data dianalisis dengan menggunakan analisis regresi berganda dengan
menggunakan program SPSS Statistic 24.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Sistem pengendalian internal
pemerintah berpengaruh terhadap penatausahaan barang milik daerah pada
pemerintah Kota Bengkulu 2) Pemanfaatan SIMDA BMD berpengaruh terhadap
penatausahaan barang milik daerah pada pemerintah Kota Bengkulu 3) Legal
audit aset tidak berpengaruh terhadap penatausahaan barang milik daerah pada
pemerintah Kota Bengkulu. Keterbatasan penelitian ini yaitu data yang diperoleh
belum sepenuhnya mampu membuktikan adanya pengaruh dari salah satu variabel
yang diteliti terhadap penatausahaan barang milik daerah dan masih adanya
variabel yang belum digunakan dalam penelitian untuk mengidentifikasi
pengaruhnya terhadap penatausahaan barang milik daerah oleh karena itu bagi
peneliti selanjutnya diharapkan menambahkan variabel lain dalam penelitian
terkait penatausahaan barang milik daerah. Berdasarkan hasil tersebut penelitian
ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan/ saran untuk SKPD Kota
Bengkulu agar pengurus barang milik daerah khususnya pada bagian
xii
penatausahaan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang belum terlaksana
sepenuhnya terkait dalam penatausahaan barang milik daerah.
Kata Kunci : Legal Audit Aset, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah,
Pemanfaatan SIMDA BMD, Penatausahaan barang milik daerah