TANGGUNG JAWAB NEGARA PENGIRIM TERHADAP PENYALAHGUNAAN HAK KEKEBALAN OLEH PEJABAT DIPLOMATIK BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

Pada tahun 2015 dan 2016, Sekretaris I Kedutaan Besar Korea Utara untuk
Bangladesh, dipersona non grata setelah tertangkap menyelundupkan sejumlah
barang yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan pelaksanaan misi
diplomatik di negara penerima. Penelitian ini berupaya menjabarkan bagaimana
pengaturan tanggung jawab negara pengirim terhadap penyalahgunaan hak
kekebalan oleh pejabat diplomatik berdasarkan hukum internasional dan
menjelaskan bagaimana pelaksaan dari tanggung jawab negara pengirim terhadap
penyalahgunaan hak kekebalan dalam kasus penyelundupan barang oleh pejabat
diplomatik Korea Utara untuk Bangladesh berdasarkan hukum internasional.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa pengaturan mengenai tanggung jawab negara pengirim
terhadap penyalahgunaan hak kekebalan oleh pejabat diplomatik pada dasarnya
telah diatur dalam hukum internasional, yaitu melalui Konvensi Wina 1961
tentang Hubungan Diplomatik, asas hukum umum pacta sunt servanda dan itikad
baik. Bahwa pelaksanaan tanggung jawab negara pengirim terhadap
penyalahgunaan hak kekebalan oleh pejabat diplomatik dapat dilakukan dengan
cara menanggalkan hak kekebalan diplomatik yang ada padanya atau mem�persona-non-grata, dengan disertai permintaan maaf secara resmi dari negara
pengirim kepada negara penerima. Namun apabila dinilai belum cukup, maka
negara pengirim juga dapat memberikan ganti rugi atas kerugian yang didapat
oleh negara penerima atas akibat dari tindakan penyalahgunaan hak kekebalan
yang dilakukan oleh pejabat diplomatik yang bersangkutan.
Kata Kunci : Tanggung Jawab Negara, Penyalahgunaan Hak Kekebalan,
Penyelundupan Barang