KLARIFIKASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAUR TERHADAP PERATURAN DESA

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah
yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau
hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Desa diberikan kewenangan untuk membentuk
peraturan sebagai landasan hukum bagi kebijakan dalam penyelenggaraan
pemerintahan desa dan pembangunan desa. Namun dewasa ini banyak Peraturan
Desa yang dalam pembentukannya tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa. Fokus
masalah dalam penelitian ini yang pertama, apakah klarifikasi Pemerintah Daerah
Kabupaten Kaur terhadap Peraturan Desa telah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan dan kedua, akibat hukum Peraturan Desa yang berlaku
walaupun bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan dari
penelitian ini adalah untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis apakah
klarifikasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur terhadap Peraturan Desa telah
sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta mengetahui, mengkaji, dan
menganalisis akibat hukum Peraturan Desa yang berlaku walaupun bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan. Jenis penelitian ini adalah hukum empiris.
Hasil penelitian menunjunkan bahwa pelaksanaan klarifikasi Peraturan Desa di
Kabupaten Kaur tidak terlaksana, karena dalam Perda Kabupaten Kaur Nomor 13
Tahun 2016 tentang Desa tidak mengatur secara komperhensif terkait klarifikasi
Peraturan Desa serta belum adanya Peraturan Bupati tentang Pedoman
Pembentukan Produk Hukum Desa. Akibat hukum Peraturan Desa yang
bertentangan dengan peraturan perundang-udangan karena bentuk/format Perdes
tidak sesuai dengan Lampiran I Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang
Pedoman Teknis Pembentukan Peraturan di Desa serta Peraturan Desa tersebut
tidak melalui proses klarifikasi oleh Bupati, oleh sebab itulah Perdes tersebut
secara normatif batal demi hukum.
Kata Kunci : Klarifikasi, Peraturan Desa, Pemerintah Daerah