PENERAPAN ASESMEN TERPADU OLEH APARAT PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA DI PROVINSI BENGKULU

Adapun tujuan penelitian ini: (1) Untuk mengetahui dan mendiskripsikan penerapan
asesmen terpadu oleh aparat penegakan hukum terhadap korban penyalahguna narkotika di
Provinsi Bengkulu. (2). Untuk mengetahui dan mendeskripsikan hambatan penerapan
asesmen terpadu oleh aparat penegakan hukum terhadap korban penyalahguna narkotika di
Provinsi Bengkulu. (3). Untuk mengetahui dan mendiskripsikan upaya-upaya yang dilakukan
untuk mengatasi hambatan penerapan asesmen terpadu oleh aparat penegakan hukum
terhadap korban penyalahguna narkotika di Provinsi Bengkulu. Pada metode penelitian tesis
ini tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Jenis penelitian dalam penelitian hukum
ini termasuk penelitian hukum empiris. Hasil penelitian bahwa: (1). Penerapan asesmen
terpadu oleh aparat penegak hukum terhadap korban penyalahguna narkotika di Provinsi
Bengkulu yakni, seorang tersangka atau Asesi dari hasil penyelidikan didapat alat bukti
bahwa tersangka penyalahguna narkotika merupakan yang memiliki atau menguasai
narkotika dalam jumlah barang bukti yang sesuai Peraturan Bersama Tentang penanganan
pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi.
Kemudian oleh Team Assesmen Terpadu melakukan Assesmen sesuai bidang Assesor Team
Assesmen Terpadu, setelah selesai Assesmen oleh TAT melaksanakan rapat/gelar pendapat
untuk rekomendasi apakah tersangka atau asesi dapat dilakukan rehab atau tidak. Dari hasil
rekomendasi TAT bahwa tersangka atau asesi Rehab, maka tersangka atau asesi ditempatkan
di lembaga rehabilitasi sesuai lamanya rekomendasi dari TAT dan pelaksanaannya dalam
pengawasan Aparat Penegak hukum. (2) Hambatan penerapan asesmen terpadu oleh aparat
penegak hukum terhadap korban penyalahguna narkotika di Provinsi Bengkulu yakni; Faktor
aparat penegak hukum, Keterbatasan sarana dan fasilitas, Alokasi dana dalam pelaksanaan
penanggulangan yang minim, kurangnya pemahaman masyarakat setempat terhadap program
asesmen terpadu terhadap korban penyalahguna narkotika. (3). Upaya-upaya yang dilakukan
untuk mengatasi hambatan penerapan asesmen terpadu oleh aparat penegak hukum terhadap
korban penyalahguna narkotika di Provinsi Bengkulu yakni; Tim asesmen terpadu perlu
membuat aturan hukum yang detail berkaitan dangan penerapan assmenen terhadap korban
penyalahguna narkotika di Provinsi Bengkulu. Kordinasi penyidikan menentukan hasil
assemen harus lebih cepat 1 x 24 jam agar Jaksa dapat segera menetapkan program
rehabilitasi medis terhadap korban penyalahguna narkotika. Tim asesmen terpadu melakukan
sosialisai rutin terhadap program asesmen terpadu terhadap korban penyalahguna narkotika.
Kata Kunci: Asesmen Terpadu, Aparat Penegakan Hukum, Korban Penyalahguna
Narkotika.