TINJAUAN HUKUM MENGENAI PERLINDUNGAN TERHADAP ANGGOTA PALANG MERAH INDONESIA (PMI) BERDASARKAN KONVENSI JENEWA 1949 (STUDI KASUS PENEMBAKAN ANGGOTA PMI DI PAPUA)

Anggota Palang Merah Indonesia (PMI) yang dilindungi oleh Konvensi Jenewa
1949 menjadi korban penembakan oleh kelompok OPM. Meskipun telah mendapat
perlindungan oleh Konvensi Jenewa 1949, namun pada faktanya masih terdapat
kasus dimana petugas medis menjadi korban. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan
bagaimana pengaturan mengenai perlindungan anggota Palang Merah Indonesia
(PMI) berdasarkan Konvensi Jenewa 1949 dan bagaimana penegakan hukum
terhadap penembakan anggota Palang Merah Indonesia (PMI) berdasarkan
Konvensi Jenewa 1949. Menjadikan petugas medis PMI sebagai objek sasaran
merupakan salah satu pelanggaran yang dilindungi oleh Konvensi Jenewa 1949..
Permasalahan dalam penelitian hukum ini adalah bagaimana pengaturan mengenai
perlindungan anggota Palang Merah Indonesia (PMI) berdasarkan Konvensi
Jenewa 1949 dan bagaimana penegakan hukum terhadap penembakan anggota
Palang Merah Indonesia (PMI) berdasarkan Konvensi Jenewa 1949. Penelitian ini
termasuk dalam jenis penelitian normatif dengan pendekatan peraturan perundang�undangan (statue aproach), dengan bahan hukum primer yang terdiri dari Konvensi
Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I tahun 1977 (mengenai Perlindungan Korban
Konflik Bersenjata Internasional) dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari
dokumen resmi, buku, jurnal, dan makalah yang berkaitan. Pengumpulan bahan
hukum dilakukan dengan cara mencari bahan hukum primer maupun sekunder.
Data dari bahan-bahan hukum yang telah terkumpul kemudian dianalisis
menggunakan metode analisis kualtatif dengan metode berpikir induktif ke deduktif
dan sebaliknya. Dalam penelitian hukum ini diperoleh hasil bahwa Palang Merah
Indonesia (PMI) adalah anggota dari ICRC di level nasional artinya anggota PMI
berhak mendapatkan perlindungan, di dalam kasus ini telah dipaparkan dengan jelas
didalam Konvensi Jenewa 1949 serta didalam Protokol Tambahan 1977 dan
Penerapan perlindungan hukum terhadap PMI di dalam konflik OPM belum
diterapkan sesuai Konvensi Jenewa 1949.
Kata Kunci : Perlindungan Hukum, PMI, OPM, Konvensi Jenewa 1949.